KUKAR: Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid, menyoroti pentingnya penguatan langkah mitigasi kebakaran serta percepatan pencairan anggaran Rukun Tetangga (RT). Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang Tahun 2026 di Masjid RT 43, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Minggu (8/11/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari persoalan meningkatnya potensi kebakaran di tengah cuaca panas, kebutuhan peningkatan sarana pemadam kebakaran, hingga kepastian realisasi anggaran RT yang hingga kini belum dicairkan.
Rasid mengatakan, kondisi cuaca panas yang terjadi belakangan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, sejumlah kejadian kebakaran telah terjadi di wilayah Tenggarong, termasuk Kelurahan Melayu.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan terhadap kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko meluasnya kebakaran bisa diminimalkan.
Ia menilai, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi lingkungan permukiman dengan akses jalan yang sempit. Kondisi tersebut kerap menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau lokasi kejadian.
“Ke depan perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memetakan titik-titik rawan kebakaran di Tenggarong. Terutama kawasan yang akses jalannya sempit, bagaimana penataan lingkungannya bisa dimaksimalkan agar kendaraan pemadam dapat masuk,” ujarnya.
Selain pembenahan akses lingkungan, Rasid juga mendorong penyediaan hidran air di sejumlah titik permukiman yang sulit dijangkau. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat membantu mempercepat proses pemadaman tanpa harus bergantung pada pengisian air dari lokasi lain.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Mulai dari penambahan armada mobil pemadam, pembaruan mesin, hingga peralatan pendukung lainnya agar petugas dapat bekerja lebih optimal ketika menghadapi situasi darurat.
“Jangan sampai ketika terjadi musibah, sarana yang tersedia justru tidak mampu menunjang penanganan secara maksimal. Karena itu, armada maupun mesin pemadam perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan pencairan anggaran RT turut menjadi aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tersebut. Rasid menyebut, sejumlah ketua RT mempertanyakan kepastian realisasi anggaran yang hingga memasuki November 2026 belum diterima.
Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah untuk mempercepat proses pencairan. Sebab, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan di tingkat RT.
Menurutnya, waktu efektif pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Apabila pencairan baru dilakukan menjelang akhir tahun, masyarakat dikhawatirkan tidak memiliki cukup waktu untuk merealisasikan program yang sudah disusun.
“Harapan masyarakat tentu anggaran RT ini bisa segera dicairkan. Sekarang sudah memasuki November, sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan semakin sedikit. Jangan sampai ketika anggaran turun, waktunya justru tidak cukup untuk merealisasikan program,” ungkapnya.
Selain dua persoalan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur jalan di kawasan Kelurahan Melayu, khususnya Jalan Kumala.
Ia menjelaskan, Jalan Kumala memiliki fungsi strategis sebagai salah satu jalur alternatif masyarakat. Ruas tersebut dapat menjadi pilihan pengendara ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Timbau maupun Jalan Ahmad Muksin.
Namun, kondisi jalan yang ada saat ini dinilai membutuhkan perhatian dan perbaikan agar dapat menunjang mobilitas masyarakat dengan lebih baik.
Ia berharap, usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan program pembangunan tahun mendatang. Perbaikan dapat dilakukan melalui pengaspalan maupun pelebaran jalan, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Jalan Kumala ini merupakan salah satu akses alternatif ketika terjadi kemacetan di jalur utama. Kondisinya bisa dilihat sendiri dan memang membutuhkan perbaikan, baik melalui pengaspalan maupun pelebaran jika anggaran memungkinkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas Jalan Kumala tidak hanya berdampak terhadap kelancaran mobilitas warga, tetapi juga mendukung aktivitas masyarakat yang menggunakan fasilitas Masjid RT 43.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan DPRD untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah, sehingga kebutuhan warga Kelurahan Melayu dapat diakomodasi secara bertahap.
“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat ini akan menjadi perhatian dan kami dorong agar bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv/Van)
