KUKAR: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kukar, Sabtu (7/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus respons atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa demonstrasi HMI Cabang Samarinda yang terjadi dua hari sebelumnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran kepolisian. Di antaranya mengecam tindakan represif aparat terhadap kader HMI dan massa demonstran, serta mendesak Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengawal proses hukum terhadap oknum yang diduga melakukan tindakan tersebut.
Selain itu, HMI juga meminta agar oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian. Mereka turut mendesak Polres Kukar agar menghindari tindakan represif dalam setiap pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi di wilayah hukumnya.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan evaluasi strategi pengamanan demonstrasi. HMI meminta kepolisian menyusun langkah mitigasi risiko di lapangan secara proporsional dan tidak berlebihan, sehingga pelaksanaan aksi tetap berjalan aman tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Ketua HMI Cabang Kukar, Zulhansyah mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk respons organisasi terhadap insiden yang terjadi saat HMI Cabang Samarinda menggelar demonstrasi di kantor UPT PLN Samarinda.
Menurutnya, aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi tersebut berujung kericuhan hingga menyebabkan sejumlah peserta mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
“Dua hari lalu terjadi insiden saat HMI Cabang Samarinda menyampaikan aspirasi di UPT PLN Samarinda. Dalam peristiwa itu terjadi kericuhan dan beberapa korban mengalami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Ini yang menjadi perhatian kami terkait bagaimana seharusnya pelayanan Polri kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat dua korban yang mengalami luka cukup serius. Salah satunya merupakan Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, sementara korban lainnya merupakan kader organisasi.
Ia menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi kepolisian maupun mahasiswa ketika menjalankan aktivitas penyampaian aspirasi. Menurutnya, pengamanan demonstrasi harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan keselamatan seluruh pihak.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang, baik di Kukar maupun wilayah hukum kepolisian lainnya di Indonesia. Potensi terjadinya tindakan represif, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, menurutnya harus dapat diantisipasi sejak awal.
“Kami berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi di wilayah hukum mana pun, termasuk di Kukar. Potensi tindakan represif harus benar-benar dihindari. Kepolisian dan masyarakat perlu sama-sama menjaga agar penyampaian aspirasi tidak berujung pada tindakan yang mencederai pihak lain,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa HMI Cabang Kukar juga diterima Wakapolres Kukar. Pertemuan dilanjutkan dengan audiensi untuk membahas komitmen bersama dalam menjaga hubungan antara kepolisian dan mahasiswa.
Ia menyampaikan, pihaknya mengapresiasi penerimaan jajaran Polres Kukar terhadap massa aksi. Ia menyebut terdapat komitmen yang kembali ditegaskan melalui nota kesepahaman atau MoU untuk menjaga sinergi antara kepolisian, HMI, serta berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi di Kukar.
Melalui kesepakatan tersebut, HMI berharap pengamanan kegiatan demonstrasi di daerah dapat mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum.
“Melalui MoU yang sudah disepakati, kami ingin memastikan sinergi antara Polri dan mahasiswa tetap terjaga. Tindakan yang ilegal maupun represif harus semaksimal mungkin dihindari, bahkan jangan sampai terjadi. Itu menjadi komitmen kami bersama Polres Kukar,” tuturnya.
Sementara itu, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris Raharja Putra menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan HMI Cabang Kukar. Ia mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib serta tetap mematuhi aturan.
Menurutnya, Polres Kukar terbuka terhadap penyampaian pendapat masyarakat dan mahasiswa. Pihaknya juga berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif melalui pengamanan yang mengutamakan prinsip humanis.
“Alhamdulillah, hari ini adik-adik mahasiswa dari HMI Cabang Kukar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan menaati peraturan yang berlaku. Kami menyambut baik kegiatan ini dan sudah melakukan audiensi dengan sangat baik,” ujarnya.
Terkait insiden yang terjadi di Samarinda, Ia menjelaskan bahwa penanganan dan tindak lanjut peristiwa tersebut berada dalam kewenangan kepolisian di wilayah tempat kejadian perkara, yakni Polresta Samarinda. Penanganannya juga dapat melibatkan Polda Kaltim sesuai arahan pimpinan.
Ia menegaskan, Polres Kukar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun pemeriksaan terhadap insiden yang terjadi di luar wilayah hukumnya tersebut.
“Kejadian di Samarinda berada di wilayah hukum Polresta Samarinda. Untuk penanganan lebih lanjut menjadi kewenangan Polresta Samarinda dan bisa juga ditangani Polda Kaltim, tergantung arahan pimpinan. Kami dari Polres Kukar tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan ataupun pemeriksaan terkait kejadian tersebut,” tutupnya. (Van)
