KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan daerah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri aktif melakukan roadshow dan audiensi ke sejumlah kementerian guna memperjuangkan bantuan program serta pembiayaan untuk kebutuhan masyarakat.
Aulia mengatakan, beberapa kementerian telah menjadi tujuan koordinasi Pemkab Kukar, di antaranya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Keuangan.
Dari hasil komunikasi tersebut, sejumlah peluang dukungan mulai mengarah pada sektor perikanan, pelayanan kesehatan, hingga penyelesaian proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar tercatat memiliki sembilan titik program tersebut, sekaligus menjadi daerah dengan jumlah lokasi terbanyak di Kalimantan Timur (Kaltim).
Melalui koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemkab Kukar berharap mendapatkan tambahan dukungan berupa bantuan kapal serta penyempurnaan fasilitas kampung nelayan. Pengembangan kawasan tersebut juga diarahkan agar nantinya dilengkapi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Insya Allah ada beberapa bantuan yang bisa kita dapatkan, seperti kapal dan penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar memiliki sembilan titik, paling banyak di Kaltim,” ujarnya, Jumat (5/11/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan SPBN nantinya diharapkan dapat mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa harus menempuh jarak jauh dari wilayah tempat tinggal maupun aktivitas melaut mereka.
Selain sektor perikanan, Pemkab Kukar juga membawa sejumlah kebutuhan di bidang kesehatan. Salah satu usulan yang diperjuangkan adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi di depan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pelayanan kesehatan di Kukar. Pemerintah daerah juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas sejumlah kebutuhan sektor tersebut.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah, Pemkab Kukar turut melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI. Pembahasan ini berkaitan dengan upaya mencari solusi atas persoalan dana kurang salur dari pemerintah pusat.
Ia menyebut, perjuangan tersebut turut mendapatkan dukungan anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong percepatan penyaluran dana melalui sejumlah skema yang memungkinkan.
Ia berharap tindak lanjut komunikasi tersebut dapat membuahkan hasil, mengingat masih banyak pekerjaan pembangunan di Kukar yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar.
Beberapa proyek prioritas yang menjadi perhatian di antaranya jalan Sebelimbingan, ruas jalan Muara Wis menuju Kota Bangun, jalan Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, jalan Salo Cella Batu-Batu, serta ruas Santan Ulu Santan Ilir.
“Untuk mengatasi persoalan keuangan daerah, kita juga dibantu oleh anggota DPR RI, Bapak Budi Satrio Djiwandono, untuk mendorong bagaimana dana kurang salur dari pusat bisa disalurkan melalui beberapa skema. Ini masih terus kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Ia menegaskan, berbagai komunikasi dengan pemerintah pusat tersebut merupakan langkah strategis agar agenda pembangunan di Kukar tetap berjalan meskipun daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Pemerintah daerah berupaya membuka peluang dukungan dari berbagai sumber sehingga proyek-proyek yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak terhambat.
“Mudah-mudahan upaya ini bisa berhasil, sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang membutuhkan pembiayaan cukup besar,” pungkasnya. (Adv/Van)
