KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Sebanyak 35 pejabat resmi mendapatkan penugasan baru sebagai bagian dari penataan organisasi dan penguatan kinerja pemerintahan daerah.
Pelantikan tersebut terdiri dari tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, lima pejabat administrator, serta 27 pejabat pengawas. Perubahan posisi ini diharapkan mampu mendorong efektivitas kerja perangkat daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja nyata. Menurutnya, pergantian jabatan tidak akan memberikan dampak berarti apabila tidak diikuti dengan kesungguhan dalam menjalankan tugas.
Ia meminta pejabat baru segera mengambil langkah dan memahami tanggung jawab di tempat kerja masing-masing. Terlebih, jajaran di bawah kepemimpinan mereka membutuhkan arahan serta koordinasi agar pelaksanaan program pemerintahan tidak mengalami hambatan.
Aulia menegaskan, jabatan yang diberikan harus dibarengi dengan kemampuan memimpin dan menggerakkan organisasi. Setiap pejabat juga dituntut mampu memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Pejabat yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan hasil kerja. Jangan hanya menduduki jabatan, tetapi harus ada langkah nyata dan koordinasi yang baik agar seluruh tugas organisasi bisa berjalan sesuai target,” ujarnya.
Aulia juga menyoroti pentingnya percepatan proses transisi kepemimpinan di masing-masing perangkat daerah. Ia menargetkan serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada Senin, sehingga seluruh pejabat bisa segera menjalankan tugas dan tidak mengganggu agenda pemerintahan.
Menurutnya, waktu yang tersedia cukup penting karena Pemkab Kukar tengah mempersiapkan finalisasi anggaran 2027. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih teliti dalam menentukan kegiatan dan memastikan seluruh perencanaan sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Di sisi lain, Aulia mengingatkan bahwa tantangan pemerintah daerah bukan hanya menyangkut pelaksanaan program, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Ia menyinggung hasil survei kepuasan publik yang masih berada di angka 64 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian agar seluruh aparatur memperbaiki pola komunikasi dan keterbukaan informasi.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai program pemerintah, termasuk apabila terdapat keterbatasan anggaran maupun tahapan pelaksanaannya. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan pemerintah dapat dipahami secara tepat dan tidak memunculkan persepsi keliru.
“Kita perlu melihat apa yang sebenarnya menjadi persoalan di tengah masyarakat. Jangan sampai program pemerintah sudah berjalan, tetapi masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Komunikasi menjadi bagian penting dari pelayanan yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Ia pun mendorong pejabat di setiap perangkat daerah lebih aktif menyampaikan informasi melalui media massa. Bahkan, Aulia menginginkan setiap OPD memiliki sedikitnya dua berita dalam satu minggu sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai kegiatan dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat untuk membangun citra positif pemerintah daerah. Karena itu, pejabat diminta tidak menghindari wartawan dan harus mampu menyampaikan informasi berdasarkan data serta kondisi sebenarnya di lapangan.
“Saya ingin seluruh perangkat daerah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan menghindari media, karena apa yang dikerjakan pemerintah harus diketahui publik. Setiap informasi juga harus disampaikan berdasarkan data dan fakta di lapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menerangkan bahwa pelantikan kali ini belum menjadi tahap terakhir dalam penataan jabatan di lingkungan Pemkab Kukar. Masih terdapat sejumlah posisi yang akan diisi melalui pelantikan lanjutan dalam waktu dekat.
Rendra merinci, dari 35 pejabat yang dilantik, tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, lima administrator, dan 27 pengawas. Adapun posisi strategis yang masuk dalam pelantikan tersebut meliputi staf ahli, jabatan di bidang keluarga berencana, serta Sekretaris DPRD.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi secara definitif. Kekosongan itu sebagian terjadi karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, sehingga beberapa posisi sementara masih dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Pemkab Kukar pun masih menyiapkan tahapan pengisian jabatan berikutnya yang ditargetkan berlangsung pada November ini. Rendra berharap seluruh pejabat yang baru memperoleh amanah dapat segera beradaptasi dan melanjutkan pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi.
“Harapannya sama seperti yang disampaikan Pak Bupati, pejabat yang baru dilantik bisa cepat menyesuaikan diri. Kalau bisa Senin sudah serah terima, karena masyarakat menunggu kita,” pungkasnya. (Adv/Van)
