KUKAR: Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kutai Kartanegara (Kukar) masa bakti 2026-2031 resmi dilantik di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kamis (3/9/2026).
Ketua DPK APINDO Kukar periode 2026-2031, Agung Hasanudin, mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan sekaligus memperkuat berbagai program yang selama ini telah dijalankan APINDO bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Menurutnya, peran APINDO ke depan tidak hanya berkutat pada persoalan pengupahan dan dewan pengupahan, tetapi juga mencakup berbagai persoalan dunia usaha.
“Jadi tinggal menguatkan itu saja. Banyak hal yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi sektor pertambangan yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Per Agustus ini sekitar 2.000 PHK khusus di sektor tambang. Oktober puncaknya, keseluruhan bisa sampai 15.000,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Agung menegaskan APINDO perlu menyiapkan langkah konkret bersama pemerintah daerah agar dampak sosial akibat PHK dapat ditekan.
Langkah pertama, adalah memastikan ketersediaan data terkait pekerja yang terdampak. Setelah itu, perlu dipetakan potensi pekerjaan di luar sektor formal, salah satunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pelatihan segala macam itu sudah kerja sama dengan Disnakertrans. Penguatan itu sambil kita bagaimana memberikan mereka solusi,” jelasnya.
Agung menilai pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK tetap membutuhkan keterampilan agar dapat bertahan memenuhi kebutuhan hidup sembari menunggu kondisi dunia usaha kembali membaik.
Selain persoalan ketenagakerjaan, APINDO Kukar juga menyoroti kebutuhan air bersih, terutama apabila terjadi intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang dapat mengganggu operasional perusahaan daerah air minum (PDAM).
Menurut Agung, sejumlah perusahaan tambang memiliki titik sumber air yang masih diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Sumber tersebut dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya bagi wilayah yang jauh dari Sungai Mahakam.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengapresiasi kepengurusan DPK APINDO Kukar periode sebelumnya yang dinilai telah berkontribusi terhadap perkembangan investasi di Kukar.
“Kami pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pengurus yang lama yang sudah berkontribusi terhadap kemajuan investasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan sekaligus meningkatkan berbagai program yang telah dilakukan pengurus sebelumnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, APINDO, dan serikat pekerja menjadi hal penting untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah.
“Yang paling penting adalah kolaborasi antara pemerintah, APINDO, dan serikat pekerja. Semoga ini bisa menaikkan perekonomian kita di Kukar dan bisa lebih bergairah lagi,” pungkasnya. (*van)
