KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memastikan proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 tetap berjalan sesuai mekanisme meski Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out saat Rapat Paripurna DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026).
Aulia menegaskan pemerintah daerah menghormati keputusan politik yang diambil setiap fraksi di DPRD. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi sikap anggota dewan dalam forum paripurna.
“Kami menghormati setiap sikap yang diambil fraksi. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menahan mereka tetap berada di ruang sidang. Itu adalah hak politik masing-masing,” kata Aulia.
Meski demikian, ia mengaku menyayangkan keputusan tersebut karena rapat paripurna hanya berisi penyampaian arah kebijakan pemerintah terkait penyusunan APBD 2027.
Aulia berharap seluruh fraksi dapat mengikuti setiap tahapan pembahasan agar visi pembangunan daerah dapat dipahami secara utuh.
Menurut Aulia, seluruh kebijakan yang disampaikan pemerintah berpedoman pada visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik periode 2025–2030.
Ia juga mengapresiasi fraksi-fraksi lain yang tetap mengikuti jalannya rapat hingga selesai sehingga agenda paripurna dapat berlangsung dengan lancar.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan keputusan walk out tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap pemerintah daerah.
Ia mengatakan Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung program Kukar Idaman Terbaik, namun menginginkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dilakukan secara lebih cermat mengingat kondisi fiskal tahun depan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat.
Menurut Andi, fraksinya membutuhkan waktu untuk merumuskan sejumlah masukan dan alternatif kebijakan agar dokumen anggaran yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Kami ingin menghasilkan formulasi yang lebih baik. Setelah pembahasan internal selesai, seluruh masukan akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan KUA-PPAS 2027,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berlangsung secara konstruktif sehingga APBD 2027 mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat. (and)
