KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai direalisasikan tahun ajaran 2026.
Untuk mempercepat penyaluran, Pemkab menerapkan dua mekanisme, yakni pembagian seragam melalui sekolah dan sistem penggantian biaya (reimbursement) bagi orang tua yang telah lebih dulu membeli perlengkapan sekolah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan pemerintah tidak dapat menentukan kebutuhan seragam sebelum proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selesai.
“Setelah proses SPMB ditutup, pihak sekolah melakukan identifikasi ukuran baju, celana, sepatu, topi, dan perlengkapan sekolah lainnya. Anggarannya sudah kami siapkan, dan pemerintah berkomitmen agar seluruh siswa mendapatkan perlengkapan sekolah,” ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Aulia mengatakan terdapat dua mekanisme yang dapat diterapkan sekolah. Pertama, siswa dapat menunggu hingga seragam yang disediakan pemerintah tersedia. Selama masa penantian, mereka diperbolehkan mengenakan pakaian biasa atau seragam dari sekolah sebelumnya.
Mekanisme kedua adalah sistem reimbursement. Orang tua yang telah membeli perlengkapan sekolah secara mandiri dapat mengajukan penggantian biaya melalui sekolah dengan melampirkan bukti pembelian.
“Kalau orang tua sudah membeli, nota pembeliannya bisa direimburse. Dua mekanisme ini kami benarkan agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa terkendala perlengkapan,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran program tersebut tidak dikelola secara terpusat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan langsung disalurkan ke masing-masing sekolah melalui bantuan operasional sekolah berdasarkan data peserta didik di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Pembiayaan ditransfer ke masing-masing sekolah sesuai jumlah siswa yang ada di Dapodik. Setiap anak sudah mendapatkan alokasi anggaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.
Pemkab Kukar menargetkan seluruh proses penyaluran bantuan perlengkapan sekolah dapat segera dituntaskan. Meski waktu pelaksanaannya akan bervariasi di setiap sekolah.
“Kami berharap sebelum akhir bulan ini seluruh proses sudah bisa dieksekusi. Yang terpenting, tidak ada anak-anak di Kutai Kartanegara yang terkendala bersekolah karena masalah perlengkapan sekolah,” pungkasnya. (*van)
