BALIKPAPAN: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan turun ke jalan, menjelang Hari Jadi ke 129 Kota Balikpapan. Momentum hari jadi kota sebagai ruang kritik, atas persoalan nasional dan daerah yang dinilai belum tertangani serius.
Koordinator Lapangan aksi, Jusliadin dari Universitas Balikpapan, mengatakan bahwa peringatan HUT kota seharusnya menjadi waktu refleksi, bukan sekadar perayaan. Aksi tersebut, kata dia, diawali dengan pengangkatan isu nasional yang berkaitan langsung dengan masa depan pendidikan.
“Kami terpukul dengan kabar meninggalnya seorang anak di NTT karena tidak mampu membeli buku dan pena. Dari kajian dan literasi yang kami baca, program MBG justru memangkas anggaran pendidikan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya, disela-sela aksi di Halaman Balai Kota, pada hari Senin, 9 Februari 2026.
Menurut Jusliadin, kondisi tersebut relevan dengan situasi di Balikpapan. Ia menilai sektor pendidikan di kota ini masih menghadapi persoalan serius, terutama kekurangan tenaga pengajar.
Oleh karena itu, mahasiswa mendesak agar program MBG di Balikpapan dihentikan sementara dan dikaji ulang, mengingat dampaknya terhadap alokasi dana pendidikan.
“Guru masih kurang, tapi anggaran pendidikan justru terpotong. Ini ironi yang harus disikapi serius,” katanya.
Selain isu pendidikan, massa aksi juga menyoroti persoalan banjir yang dinilai tak kunjung tuntas dari tahun ke tahun. Mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengaudit seluruh kapasitas drainase dan kolam retensi di seluruh wilayah kota, mulai dari Balikpapan Kota, Utara, hingga Barat.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap izin pembangunan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan RTRW dan prinsip zero delta. Jusliadin menilai, lemahnya pengawasan pembangunan menjadi salah satu penyebab utama banjir yang kian parah.
Sebagai solusi konkret, mahasiswa mendorong pembangunan kolam retensi tambahan, kewajiban sumur resapan, serta penambahan ruang terbuka hijau di titik-titik rawan banjir. Beberapa kawasan yang disoroti antara lain Jalan MT Haryono, DAS Ampal, Jalan Beller, dan kawasan Beje-Beje.
“Banjir di Beje-Beje sudah seperti ombak. Banyak warga kehilangan perabot rumah tangga seperti kulkas, televisi, hingga kipas angin,” ungkapnya.
Persoalan keselamatan lalu lintas juga menjadi tuntutan utama. Mahasiswa menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di Simpang Rapak, salah satu kejadian rem blong yang kembali terulang.
Mereka menilai, surat edaran pembatasan jam operasional angkutan berat tidak cukup kuat, karena tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. “Kami sudah lama mendorong adanya peraturan daerah, tapi tidak pernah ditindaklanjuti,” kata Jusliadin.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa secara tegas mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan program, termasuk penerangan jalan di wilayah Kilo yang hingga kini belum terealisasi.
Desakan serupa juga diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang dinilai memiliki peran besar dalam penerbitan izin pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan rusak di dalam kota, khususnya di Jalan Soekarno Hatta yang hingga kini masih dipenuhi lubang dan membahayakan pengguna jalan.
“Di usia Balikpapan yang bertambah, kami ingin kota ini benar-benar aman, adil, dan berpihak pada warganya. Bukan hanya indah di seremoni, tapi kuat dalam kebijakan,” pungkas Jusliadin.(las)
