BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memanfaatkan transformasi digital sebagai strategi, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mempercepat sistem belanja dan menutup celah penyimpangan anggaran.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa digitalisasi kini tidak hanya berfungsi sebagai modernisasi layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penguatan keuangan daerah.
Dengan digitalisasi, mempercepat proses sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan. Ini bagian dari transformasi birokrasi yang terus didorong Pemerintah Kota. “Fokus utama kita adalah peningkatan PAD dari sektor parkir serta retribusi hotel dan restoran,” jelasnya pada Pembukaan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) Kota Balikpapan, di Hotel Novotel pada hari Rabu, 15 April 2026.
Melalui sistem digital, pemerintah dapat memantau secara real-time aliran pendapatan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Pemkot Balikpapan juga mengandalkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah sebagai inovasi dalam sistem belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Skema ini memungkinkan OPD melakukan transaksi tanpa harus melalui proses administrasi panjang seperti sebelumnya.
“Dengan kartu kredit, OPD tidak perlu lagi mengajukan pencairan berulang. Mereka sudah diberikan kuota anggaran dan bisa langsung membelanjakan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dalam penerapannya, sekitar 40 persen dari uang persediaan dialokasikan dalam bentuk kartu kredit, sementara sisanya tetap dalam bentuk tunai. Kebijakan ini dinilai mampu mempercepat serapan anggaran sekaligus meningkatkan efisiensi.
Bagus juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam menghadapi transformasi digital. “ASN harus terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap inovasi daerah agar sistem ini berjalan optimal,” tegasnya.
Saat ini, sebagian besar layanan di lingkungan Pemkot Balikpapan telah terdigitalisasi. Dari 38 perangkat daerah sebagian sudah menjalankan sistem ini. Meski demikian, evaluasi dan pengembangan terus dilakukan, termasuk melalui inovasi layanan seperti Sapa Warga dan pemutakhiran data berbasis digital.
Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih peringkat pertama dalam implementasi transformasi digital tingkat Kalimantan Timur pada 2025. Adanya penghargaan ini menjadi dorongan, untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan berbasis digital.(las)
