KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan akses listrik masyarakat di sejumlah desa yang masuk dalam rencana program elektrifikasi PLN pada 2027. Pemkab Kukar berharap program tersebut dapat sekaligus memperkuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang telah dibangun pemerintah daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan rencana elektrifikasi tersebut telah dibahas dalam audiensi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bidang kelistrikan di Jakarta. Pertemuan tersebut difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur untuk membahas rencana penyediaan listrik bagi sejumlah desa di Kukar.
Aulia menyebut, pada 2027 terdapat sembilan desa yang direncanakan mendapatkan intervensi dari PLN melalui program listrik desa. Pemkab Kukar pun berharap program tersebut dapat berjalan bersinergi dengan pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan pemerintah daerah.
Sejumlah desa yang disebut masuk dalam rencana tersebut di antaranya Desa Sesempatin, Desa Tunjungan, Desa Menamang Kiri, Desa Menamang Kanan, Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Wis Enggelam dan Desa Muara Enggelam.
“Memang tahun 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini. Akan tetapi, kami menyampaikan bahwa sebenarnya di kesembilan desa ini pemerintah daerah sudah melaksanakan intervensi dalam bentuk pembangunan PLTS komunal,” ujarnya, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, keberadaan PLN diharapkan tidak membuat pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Kukar berjalan terpisah. Sebaliknya, infrastruktur PLTS komunal yang telah tersedia dapat diperkuat sehingga manfaatnya bagi masyarakat semakin besar.
“Kita berharap ini bisa bersinergi. Karena kemampuan PLTS komunal kita itu cuma antara kapasitasnya 40 sampai 60 KWP saja,” katanya.
Aulia menjelaskan, kapasitas PLTS komunal yang telah dibangun Pemkab Kukar masih terbatas, yakni sekitar 40 hingga 60 kilowatt peak (kWp). Kapasitas tersebut saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Di masyarakat itu penggunaannya hanya cukup untuk penerangan beberapa titik, cukup untuk menyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Kukar berharap intervensi PLN nantinya dapat meningkatkan kapasitas dan keandalan listrik sehingga kebutuhan rumah tangga masyarakat di desa-desa tersebut dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Aulia mengatakan, komunikasi dengan pihak PLN telah dilakukan untuk membahas proses sinergi tersebut. Ia berharap PLN dan pemerintah daerah dapat menyatukan program agar pembangunan infrastruktur kelistrikan yang sudah ada tetap dimanfaatkan dan diperkuat.
“Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah berjalan sendiri. Jadi harapan kita PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bentuk kerja sama antara Pemkab Kukar dan PLN nantinya masih dapat dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan menggunakan skema kerja sama operasi (KSO) maupun bentuk kerja sama lainnya.
Menurut Aulia, tujuan utama dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di desa. Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan penerangan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan.
“Bagi kami, pemerintah daerah, adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program,” pungkasnya. (Adv/Van)
