KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II dan tenaga paruh waktu di lingkungan Pemkab Kukar. Kegiatan berlangsung di lapangan Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10/2025).
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa pelantikan kali ini diikuti Sekitar 1.886 orang yang terdiri atas tenaga teknis dan non-teknis.
“Hari ini kita melaksanakan pelantikan tahap kedua P3K dan tenaga paruh waktu di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara. Jumlahnya sekitar 1.886 orang, terdiri dari tenaga teknis bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan perhubungan, serta tenaga non-teknis seperti administrator dan pengolah data,” jelas Aulia.
Ia menegaskan, kehadiran PPPK ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas di seluruh penjuru wilayah, mulai dari Samboja hingga Tabang.
“Kami tegaskan bahwa PPPK ini tidak boleh pindah-pindah dari formasi yang ditempatinya. Karena kalau mereka berpindah, tujuan pemerataan tenaga di seluruh wilayah tidak akan tercapai,” tegasnya.
Aulia menambahkan, PPPK merupakan garda terdepan pelayanan publik, yang mencerminkan wajah pemerintahan Kukar di mata masyarakat.
“Wajah pemerintah daerah berada di tangan mereka. Kami berharap para PPPK dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, guru yang mengajar dengan baik, tenaga kesehatan yang melayani dengan baik, dan administrator yang bekerja dengan baik. Dari situlah masyarakat menilai kinerja pemerintahan kita,” ujarnya.
Terkait hak dan kesejahteraan PPPK, Aulia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya memberikan insentif tambahan, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Secara aturan, pemerintah daerah boleh memberikan insentif kepada PPPK sesuai kemampuan keuangan daerah. Saat ini TKD kita mengalami penurunan, jadi kami pastikan dulu hak-hak mereka terpenuhi. Jika keuangan daerah membaik, kami bersama DPRD dan Wakil Bupati akan memberikan hak tambahan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Aulia menegaskan, pelantikan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan daerah rural di Kukar.
“Kita paham masih ada kekurangan tenaga guru dan kesehatan di daerah-daerah jauh. Dengan pelantikan PPPK ini, setidaknya kita mengurangi gap itu dan mewujudkan pemerataan pelayanan di seluruh Kutai Kartanegara,” pungkasnya.(*van)
