BALIKPAPAN: Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menekankan pentingnya kerja nyata dan pengabdian langsung kepada masyarakat bagi para pengurus Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Kota Balikpapan periode 2025–2030 yang baru dilantik, di Auditorium Balai Kota Balikpapan, pada hari Rabu, 14 Januari 2026.
Menurutnya, mayoritas pengurus Posyandu berasal dari kalangan kepala dinas yang memiliki kewenangan, kebijakan, serta dukungan anggaran. Karena itu, ia meminta para pengurus mampu menjadi teladan dalam melayani masyarakat.
“Pengurus Posyandu yang sebagian besar kepala dinas harus bisa mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk warga Balikpapan. Ini harus menjadi contoh,” ujar Rahmad Mas’ud, usai melantik pengurus Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Kota Balikpapan periode 2025–2030, yang diketuai Hj. Nurlena Rahmad Mas’ud.
Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang dijalankan di lapangan tepat sasaran dan sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat, provinsi, hingga Kota Balikpapan.
“Kita ucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Saat turun ke lapangan harus tepat sasaran, tepat program, demi tujuan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Rahmad Mas’ud menambahkan, keberhasilan program PKK dan Posyandu sangat bergantung pada kekompakan dan kerja keras di lapangan.
“PKK dan Posyandu harus saling mendukung. Yang terpenting kerja diperbanyak. Kalau kerja di lapangan sudah maksimal, insyaallah tujuan kita bisa dicapai bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Balikpapan sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu masa bakti 2025–2030, Nurlena Rahmad Mas’ud, menyampaikan bahwa pelantikan pengurus TP PKK dan Tim Pembina Posyandu telah berjalan lancar.
“Alhamdulillah pelantikan berjalan lancar. Harapan saya ke depan, sinergitas antara PKK dan OPD-OPD terkait bisa semakin kuat,” ujarnya.
Nurlena menjelaskan, keterlibatan OPD dalam struktur kepengurusan menjadi langkah strategis di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dengan anggaran PKK yang terbatas, kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi solusi agar program tetap berjalan optimal.
“Anggaran PKK sangat sedikit. Karena itu kami memilih melibatkan OPD agar program bisa disinergikan dengan kebijakan dan anggaran masing-masing dinas,” jelasnya.
Ia menambahkan, Posyandu secara struktural memang melibatkan enam sektor utama, di antaranya dinas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi program pemerintah di tingkat masyarakat.
“Tantangan tahun 2026 adalah efisiensi anggaran. Tapi dengan kolaborasi, karena setiap OPD punya anggaran, program OPD bisa disatukan dengan program Posyandu agar berjalan seiring dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sinergi pemerintah kota, PKK, Posyandu, dan OPD terkait, Pemkot Balikpapan optimistis berbagai program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(las)
