KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyesuaikan sejumlah pos belanja di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kebijakan efisiensi tersebut tidak semata-mata dilakukan karena adanya arahan kepala daerah, tetapi juga didasari kesadaran bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih bijak.
Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi landasan penyesuaian belanja, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian terhadap beberapa jenis belanja pemerintah daerah.
Salah satu pos yang mengalami pengurangan cukup signifikan adalah perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor (ATK). Kedua jenis belanja tersebut disesuaikan hingga hanya tersisa sekitar 20 persen dari alokasi sebelumnya.
“Memang ada beberapa jenis belanja yang harus kita sesuaikan nilainya. Seperti perjalanan dinas hanya menjadi 20 persen, kemudian belanja ATK juga tinggal 20 persen, dan beberapa belanja lainnya,” Ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan efisiensi tersebut telah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, seluruh pihak sepakat bahwa penyesuaian anggaran perlu dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.
Ia menyebut, penghematan tersebut juga terlihat dari penurunan anggaran perjalanan dinas. Jika pada tahun sebelumnya nilainya mencapai lebih dari Rp700 miliar, kini anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp400 miliar lebih.
Penurunan itu menjadi salah satu gambaran nyata perubahan pola penganggaran di lingkungan Pemkab Kukar. Pemerintah daerah berupaya mengurangi pengeluaran yang dinilai dapat disesuaikan, tanpa mengabaikan kebutuhan utama organisasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, setelah berdiskusi dengan TAPD, akhirnya kami bersepakat bahwa langkah efisiensi ini memang perlu dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran bukan sekadar mengejar besaran penghematan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap belanja daerah memiliki relevansi dengan kebutuhan organisasi serta mendukung pelaksanaan program pemerintahan.
Dengan demikian, anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tidak terserap untuk kegiatan yang kurang prioritas.
Ia menambahkan, efisiensi menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin, terukur, dan bertanggung jawab.
“Pada prinsipnya, efisiensi sudah kita lakukan untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi yang sebenarnya,” pungkasnya. (Adv/Van)
