BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghadapi tantangan serius dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027. Lonjakan usulan masyarakat yang mencapai sekitar Rp 4 triliun tidak sebanding dengan kemampuan anggaran daerah yang hanya sekitar Rp600 miliar.
Kondisi ini membuat Pemkot harus melakukan seleksi ketat terhadap program pembangunan. Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud menegaskan, tidak semua aspirasi dapat direalisasikan, sehingga prioritas menjadi kunci utama.
“Usulan yang masuk semua penting, tetapi tidak mungkin kita akomodasi seluruhnya. Yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat itulah yang akan kita jalankan,” ujarnya, pada hari Jumat, 3 April 2026.
Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menjadi momentum untuk mengubah pola perencanaan pembangunan. Pemerintah tidak lagi berorientasi pada banyaknya program, melainkan pada kualitas dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus berani beralih dari kuantitas ke kualitas dampak. Perencanaan bukan sekadar daftar keinginan, tetapi pilihan strategis,” tegasnya.
Di tengah tekanan anggaran tersebut, tahun 2027 tetap diposisikan sebagai fase krusial dalam akselerasi pembangunan. Setelah tahun 2026 difokuskan pada penguatan fondasi, pemerintah kota bersiap mendorong percepatan pembangunan yang lebih terarah.
Sesuai dengan Tema pembangunan yang diusung, pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yakni peningkatan kota nyaman untuk semua berbasis SDM berkarakter, ekonomi bernilai tambah, infrastruktur tangguh, dan tata kelola inovatif, menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan.
Sejumlah program prioritas tetap dipertahankan, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pengendalian banjir, penyediaan air bersih, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi kreatif.
Rahmad memastikan persoalan mendasar seperti banjir dan air bersih akan ditangani secara terintegrasi, meski ruang fiskal terbatas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat tetap dibuka agar arah pembangunan tetap sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan kini berada pada posisi harus memilih yang paling penting di antara banyak kebutuhan.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rahmad Mas’ud.(las)

















