KUKAR: Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 6 Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kukar, Taufik Ridiannur, usai pelaksanaan reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2026.
Taufik mengatakan, masyarakat di wilayah hulu Kukar masih mengeluhkan akses jalan yang belum terhubung dan belum sepenuhnya memiliki kondisi yang layak. Persoalan tersebut tidak hanya terjadi antarkecamatan, tetapi juga menyangkut akses menuju sejumlah desa.
“Yang pertama tetap masalah infrastruktur jalan yang dikeluhkan masyarakat di Dapil 6. Ini memang keluhan yang harus diprioritaskan,” kata Taufik Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Wis, hingga Muara Muntai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan. Meski sebagian wilayah telah memiliki badan jalan, kondisi tersebut belum seluruhnya ditunjang pengerasan maupun semenisasi yang memadai.
Selain infrastruktur, bantuan sektor perikanan juga menjadi salah satu aspirasi yang cukup banyak disampaikan masyarakat. Hal itu dinilai wajar mengingat sebagian masyarakat di wilayah hulu Kukar masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan.
“Bantuan perikanan masih tinggi permintaannya oleh masyarakat. Kita tahu daerah hulu, mayoritas mata pencaharian keluarga kita di sana adalah perikanan,” ujarnya.
Aspirasi lainnya datang dari kelompok perempuan dan pelaku UMKM. Masyarakat berharap dukungan terhadap usaha kecil dapat terus ditingkatkan agar mampu menopang perekonomian keluarga.
Di sektor kepemudaan, Taufik menyebut masyarakat juga mengusulkan dukungan terhadap berbagai kegiatan olahraga dan kepemudaan, termasuk turnamen sepak bola, festival, hingga kegiatan lainnya yang melibatkan pemuda desa.
Selain itu, terdapat pula permintaan fasilitasi kegiatan keagamaan, termasuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang rutin digelar setiap tahun.
Namun, dari berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses, persoalan jalan tetap menjadi perhatian paling dominan.
“Setiap kami melakukan reses, khususnya yang saya lakukan, infrastruktur jalan memang yang paling banyak diminta untuk diperhatikan karena masih banyak yang belum terfasilitasi dengan baik,” jelasnya.
Tidak hanya jalan, fasilitas pendidikan juga masuk dalam daftar kebutuhan masyarakat. Taufik menyebut masih terdapat sejumlah bangunan sekolah di wilayah hulu yang membutuhkan perhatian, terutama sekolah dengan kondisi bangunan yang sudah kurang layak.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat saat ini lebih banyak mengarah pada pembenahan sarana dan prasarana sekolah. Sementara untuk kebutuhan buku dan perlengkapan pembelajaran tertentu, pemerintah telah memberikan dukungan melalui berbagai program pendidikan.
“Yang diminta diperhatikan itu bangunan sekolah dan fasilitasnya. Karena bangunan kalau sudah lama tentu ada kerusakan,” katanya.
Di bidang kesehatan, keterbatasan tenaga medis juga masih menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat. Beberapa kecamatan hingga desa masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan, termasuk dokter.
Taufik berharap seluruh aspirasi hasil reses tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai kemampuan anggaran.
Ia juga berharap kondisi fiskal daerah tetap stabil sehingga semakin banyak usulan masyarakat yang dapat direalisasikan.
“Kita berharap setelah reses ini disampaikan dalam paripurna, ada tanggapan dari pemerintah terkait hasil reses di Dapil 6. Kita juga berharap keuangan fiskal daerah stabil sehingga usulan yang disampaikan masyarakat bisa didanai,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan bahwa hasil reses anggota DPRD menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III Tahun Sidang 2026.
DPRD Kukar menggelar Rapat Paripurna ke-15 dan ke-16 Masa Sidang III serta Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (12/8/2026).
Abdul Rasid menjelaskan, Rapat Paripurna ke-15 memiliki agenda penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan laporan kinerja pimpinan DPRD selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Selanjutnya, pada Rapat Paripurna ke-16, DPRD menyampaikan laporan hasil reses Masa Sidang III sekaligus menutup Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Setelah itu, DPRD Kukar melaksanakan Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 sebagai penanda dimulainya masa persidangan berikutnya.
“Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam penyampaian laporan kinerja maupun penyampaian hasil reses anggota DPRD kepada masyarakat,” ujar Abdul Rasid.
Dengan disampaikannya hasil reses tersebut dalam forum paripurna, berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah diharapkan tidak berhenti sebagai catatan aspirasi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kukar ke depan. (and)
