KUKAR : Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kabupaten Kutai Kartanegara menghadirkan program pendampingan untuk mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus administrasi hingga pengembangan usaha.
Kabid Pengembangan UKM DiskopUKM Kukar, Fathul Alamin, mengatakan gagasan ini berangkat dari banyaknya keluhan pelaku usaha yang harus menempuh jarak jauh hanya untuk mengurus satu dokumen sederhana, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Bayangkan, ada warga Tabang yang harus ke Tenggarong hanya untuk selembar kertas. Padahal, semua bisa diakses lewat ponsel. Masalahnya, tidak semua pelaku usaha paham cara mengurusnya,” ujarnya Sabtu (30/8/2025).
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah daerah kini menempatkan pendamping UMKM di sembilan kecamatan. Mereka direkrut dari warga setempat agar lebih mudah menjangkau pelaku usaha di wilayah masing-masing.
“Daripada pelaku usaha datang ke dinas, lebih baik dinas yang hadir di tengah mereka,” jelas Fathul.
Tugas pendamping UMKM cukup beragam, mulai dari membantu pengurusan perizinan seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, hingga memberikan pelatihan wirausaha baru, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, bahkan pendampingan ekspor. Bedanya dengan pegawai dinas, pendamping UMKM tidak terikat jam kerja.
“Mereka seperti pendamping desa, siap 24 jam. Kantornya bukan di meja kerja, melainkan di lapangan, di warung-warung, dan tempat usaha masyarakat,” tambahnya.
Setiap pendamping juga diwajibkan menyusun laporan perkembangan usaha yang mereka dampingi. Catatan ini menjadi tolok ukur sejauh mana intervensi pemerintah daerah mampu meningkatkan kapasitas dan pendapatan pelaku UMKM. Untuk mempermudah akses, DiskopUKM Kukar turut mempublikasikan nama serta nomor kontak pendamping melalui akun Instagram resmi.
Sebelum bertugas, para pendamping menjalani pelatihan intensif selama dua bulan. Dengan bekal itu, mereka diharapkan bisa langsung memberikan solusi bagi kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Saat ini, pendamping UMKM sudah ditempatkan di sembilan wilayah, yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang (termasuk Sebulu dan Muara Kaman), Kota Bangun Darat, Muara Muntai (termasuk Muara Wis), Kembang Janggut (termasuk Tabang), Anggana (termasuk Sanga-Sanga), Muara Badak (termasuk Marangkayu), Loa Kulu (termasuk Loa Janan), dan Muara Jawa.
Menurut Fathul, jumlah pendamping saat ini masih terbatas karena ketersediaan anggaran. “Satu pendamping bisa menangani lebih dari satu kecamatan. Tahun ini baru menjangkau sembilan kecamatan, tapi ke depan akan kita perluas lagi,” tutup Fathul (adv/and).
