KUKAR:Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur resmi menjalin kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kukar.
Penandatanganan PKS tersebut dilangsungkan di ruang rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim pada Selasa (5/8/2025). Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kutai Kartanegara yang diteken pada 25 Juni 2025, sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMDN).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini cukup luas. Mulai dari peningkatan produksi peternakan, pengendalian penyakit hewan, hingga kolaborasi dalam pelaksanaan langkah-langkah preventif maupun pemberantasan penyakit.
“Selama ini kita sudah bersinergi, tapi dengan adanya PKS, kerja sama kita punya landasan hukum yang kuat. Ini akan mendorong optimalisasi program di bidang peternakan dan kesehatan hewan,” ujar Taufik, Rabu (6/8/2025).
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini akan mempermudah sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten, baik dari sisi pembiayaan, pelaksanaan teknis, hingga penyediaan infrastruktur penunjang seperti laboratorium dan sarana kesehatan hewan.
Salah satu bentuk dukungan dari Pemprov Kaltim adalah penyediaan laboratorium kesehatan hewan untuk membantu proses pengujian dan pengendalian penyakit. Selain itu, Pemprov juga akan membantu sertifikasi halal untuk rumah potong hewan (RPH) di Kukar, baik yang ada di level kabupaten maupun kecamatan.
“Misalnya, pengadaan ternak di Kukar bisa didukung oleh provinsi dalam bentuk fasilitas dan kelembagaan. Ini akan mempercepat pencapaian target produksi peternakan kita,” jelasnya.
Distanak Kukar sendiri memiliki target peningkatan produksi daging ternak besar, ternak sedang, ternak kecil, dan telur. PKS ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target pembangunan peternakan yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi lintas pemerintah daerah.
Taufik berharap implementasi dari PKS ini tidak hanya memperkuat sektor peternakan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak lokal serta ketahanan pangan hewani di Kutai Kartanegara.
“Dengan sinergi yang lebih kuat, kita harap semua program bisa berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(adv)
