BALIKPAPAN: Pemerintah Kota Balikpapan terus melakukan pembenahan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar PAUD, SD, hingga SMP. Dalam Forum rup diskusi (FGD) koordinasi bersama Polda Kaltim, BPOM, dan sejumlah pelaku usaha penyedia makanan bergizi (SPBG), terungkap masih banyak persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengatakan dari 65 SPBG yang terdaftar dan memiliki izin, hanya 10 yang dinyatakan memenuhi syarat, dan baru 7 di antaranya memiliki surat higienis dari Dinas Kesehatan (STKS). Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan MBG baru mencapai 17 persen dari total kebutuhan sekolah di Balikpapan.
“Kita harus evaluasi banyak hal, mulai dari kelayakan makanan, pola koordinasi antar pihak, hingga standar higienitas. Tidak sederhana ternyata, karena proses dari memasak sampai pengiriman harus benar-benar diawasi,” ujar Muhaimin, saat Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas Lintas Sektor dalam efektivitas Program MBG, di Auditorium Balai Kota pada hari Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga ahli. Banyak calon penyedia SPBG belum memenuhi syarat administratif seperti memiliki sarjana kesehatan lingkungan atau ahli gizi, yang merupakan ketentuan wajib dari pemerintah pusat.
Selain masalah teknis, Pemkot juga menyoroti tantangan pasokan bahan pangan lokal. Selama ini sebagian besar kebutuhan seperti telur, daging ayam, sayur, hingga beras masih diimpor dari luar daerah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
“Rantai pangan di Balikpapan ini mahal karena kita bukan daerah penghasil. Kalau target tahun depan SPBG naik jadi 50 persen, otomatis permintaan bahan pangan melonjak. Ini bisa berpengaruh pada harga dan inflasi,” jelas Muhaimin.
Ia menambahkan, harga bahan pangan lokal yang tidak stabil juga membuat sebagian pengusaha enggan bergabung sebagai penyedia MBG. Saat ini harga satu paket makan bergizi dibatasi sekitar Rp12 ribu, sementara biaya produksi di Balikpapan bisa lebih tinggi dibanding daerah lain.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemkot Balikpapan mengusulkan agar harga satuan MBG disesuaikan dengan karakteristik daerah, bukan diseragamkan secara nasional. Selain itu, dibutuhkan penambahan tenaga ahli gizi, peningkatan pengawasan higienitas, serta penyediaan fasilitas penyimpanan makanan di sekolah agar makanan tetap layak konsumsi saat jam makan tiba.
“Kalau harga disamakan dengan Pulau Jawa tentu memberatkan. Kita ingin ada penyesuaian supaya pelaku usaha lebih tertarik bergabung, dan kualitas makanan tetap terjamin,” tegas Muhaimin.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pengawas untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Balikpapan tanpa menimbulkan dampak ekonomi baru.(las)
