BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali diuji dalam menjaga transparansi dan efektivitas birokrasi. Melalui Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 oleh Kementerian PAN-RB, kota ini berupaya membuktikan diri sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang kian akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP menjadi momen penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menunjukkan sejauh mana program dan anggaran yang dikelola benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kalau semua OPD kita nilai satu per satu tidak akan cukup waktu dua jam. Jadi, beberapa OPD yang meraih nilai tinggi kita minta memaparkan strategi, inovasi, dan prioritas program yang mereka jalankan,” ujar Bagus, di Auditorium Balai Kota pada hari Senin (3/11/2025).
Penilaian SAKIP, lanjutnya, tidak hanya fokus pada administrasi, melainkan pada keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan yang sesuai dengan arah kebijakan nasional. Hal ini mencakup target pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi (G-Rasio), serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Kami berharap seluruh OPD bisa mendapatkan nilai A, bahkan kalau bisa dua A, agar hasilnya maksimal dan menunjukkan komitmen Balikpapan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil,” katanya optimistis.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030, yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan inovasi pelayanan publik.
Melalui SAKIP, Pemkot Balikpapan berupaya menanamkan budaya kerja berbasis hasil (result-based management) di lingkungan birokrasi. Setiap program diwajibkan memiliki arah yang jelas dan manfaat yang terukur bagi masyarakat. “Intinya, bukan hanya soal laporan administrasi, tetapi bagaimana kinerja pemerintah bisa benar-benar dirasakan oleh warga,” tegasnya.
Dengan pendampingan langsung dari Kemenpan-RB, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip good governance, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tapi cermin kesungguhan kami dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” tutup Bagus.(las)
