KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengunjungi warga terdampak kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan di Jalan AM Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar, Kamis (8/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan warga terdampak kebakaran terpenuhi selama proses pemulihan atau recovery pascakejadian.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan respons bantuan dari masyarakat terhadap warga terdampak kebakaran sangat luar biasa.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sejak awal kejadian telah terlibat membantu warga.
“Alhamdulillah, respons bantuan dari warga masyarakat sangat luar biasa. Kita berharap proses recovery, khususnya pascakebakaran ini, bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi personel pemadam kebakaran, BPBD, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta para relawan yang sejak awal kejadian turun langsung membantu masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, terutama dalam membantu warga melewati masa sulit setelah kehilangan tempat tinggal maupun harta benda akibat kebakaran.
Dalam kunjungannya, Aulia juga berdialog langsung dengan sejumlah korban untuk mengetahui kebutuhan yang paling mendesak. Dari pembicaraan tersebut, beberapa warga menyampaikan kebutuhan pokok, termasuk perlengkapan untuk memasak.
“Beberapa korban menyampaikan terkait proses recovery dan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat. Kita berupaya agar bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan warga,” jelasnya.
Aulia mencontohkan, sebelumnya warga menyampaikan bahwa mereka membutuhkan peralatan memasak. Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Baznas melalui Plt Camat Tenggarong hingga akhirnya bantuan perlengkapan memasak dapat disalurkan.
Menurutnya, bantuan peralatan memasak sangat penting karena bahan makanan yang tersedia tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila warga tidak memiliki perlengkapan untuk mengolahnya.
Selain bantuan untuk warga, perhatian juga diberikan terhadap aktivitas dapur umum yang selama ini menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan pascakebakaran. Para relawan turut membantu menyiapkan makanan bagi korban, relawan, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses recovery.
Di sisi lain, peristiwa kebakaran tersebut juga menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar, khususnya terkait ketersediaan sumber air di kawasan permukiman padat penduduk.
Aulia menyebut kebutuhan hidran dan akses air menjadi salah satu persoalan yang perlu diperkuat. Hal itu terutama untuk mengantisipasi kawasan permukiman yang memiliki akses sempit sehingga sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran.
“Kita sudah berdiskusi dengan Kepala Damkar terkait kebutuhan air. Kita berkomitmen dana RT tahun depan tidak dikurangi. Salah satu penguatannya adalah memastikan ketersediaan air di setiap sudut yang sulit dijangkau kendaraan,” ungkapnya.
Pemkab Kukar nantinya akan memetakan kebutuhan setiap RT karena persoalan dan karakteristik wilayah tidak selalu sama. Jika memungkinkan, kebutuhan tersebut akan dioptimalkan melalui dana RT.
Tak hanya pemulihan secara fisik, Pemkab Kukar juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis warga yang terdampak. Pasalnya, kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berpotensi meninggalkan trauma bagi para korban.
Aulia menyebut terdapat sekitar 75 kepala keluarga yang terdampak dalam musibah tersebut. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan kondisi seluruh korban tetap terpantau selama proses pemulihan.
“Selain kita recovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat. Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan semuanya bisa terkelola dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan kondisi psikologis korban tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran komunitas dan lingkungan sekitar juga diperlukan untuk saling memantau dan memberikan dukungan kepada warga yang mengalami trauma.
Ia khawatir pengalaman kebakaran tersebut meninggalkan luka yang cukup dalam hingga memicu stres maupun persoalan psikologis lainnya.
Karena itu, Pemkab Kukar memastikan proses recovery akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai unsur, sehingga kebutuhan warga, baik secara fisik maupun psikologis, dapat ditangani dengan baik.
“Ini tentunya merupakan pekerjaan besar. Tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” pungkasnya. (Adv/Van)
