BALIKPAPAN: Rencana pemekaran wilayah di Balikpapan Utara dipastikan belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Meski kajian teknis dan kesiapan wilayah dinilai telah memenuhi syarat, keterbatasan anggaran daerah menjadi faktor utama yang menahan laju pembentukan kecamatan baru.
Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Utara, Kamsani, mengungkapkan bahwa proses persiapan sebenarnya sudah berjalan, termasuk koordinasi dengan tim penyusun kajian pemekaran dan perangkat pemerintahan terkait.
“Secara kajian, wilayah sudah siap. Tapi realisasinya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” ujarnya, pada hari Selasa, 31 Maret 2026.
Menurutnya, skema pemekaran akan dilakukan bertahap, dimulai dari pemekaran kelurahan sebelum pembentukan kecamatan baru. Kelurahan Graha Indah dan Karang Joang menjadi prioritas untuk dimekarkan, mengingat luas wilayah dan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat.
Selain itu, Kelurahan Kariangau direncanakan akan bergabung untuk melengkapi struktur wilayah baru. Jika seluruh tahapan tersebut terealisasi, wilayah kecamatan baru nantinya akan mencakup empat kelurahan, dengan pusat pemerintahan direncanakan berada di kawasan Kilometer 13, Karang Joang.
Meski demikian, nama kecamatan baru masih belum ditentukan. Sementara itu, Kecamatan Balikpapan Utara yang ada saat ini tetap akan menjadi wilayah induk.
Kamsani menjelaskan, sejumlah kebutuhan dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama penyediaan infrastruktur pemerintahan dan layanan publik. Mulai dari pembangunan kantor kecamatan, puskesmas, hingga sarana pendidikan harus dipersiapkan secara matang.
Saat ini, pemerintah masih melakukan inventarisasi aset lahan yang dapat dimanfaatkan, termasuk beberapa lokasi di kawasan Kilometer 13 yang dinilai potensial untuk mendukung pemekaran.
“Bukan hanya soal wilayah, tapi juga kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia, termasuk tenaga kesehatan,” jelasnya.
Awalnya, pemekaran ditargetkan rampung sebelum 2029. Namun, dengan kondisi efisiensi anggaran serta mendekati agenda politik daerah, target tersebut dinilai sulit tercapai.
“Target awal 2029, tapi kemungkinan mundur setelah 2030. Semua tergantung perhitungan dari Bappeda Litbang,” tambahnya.
Di sisi lain, wacana pemekaran wilayah lain seperti Manggar juga mulai mencuat, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Balikpapan Utara dan berpotensi mengalami perkembangan serupa.
Berbagai dinamika tersebut, pemekaran Balikpapan Utara kini tidak lagi sekadar soal kesiapan wilayah, melainkan menjadi ujian kemampuan fiskal daerah dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.(las)
