Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DISKOMINFO KUKAR

Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemkab Kukar Tertibkan Administrasi Pajak Tambang

263
×

Optimalkan Pendapatan Daerah, Pemkab Kukar Tertibkan Administrasi Pajak Tambang

Share this article
Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang. (Van/dutakaltimnews.com)
Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kutai Kartanegara di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari aktivitas perusahaan sektor pertambangan.

Upaya tersebut dibahas melalui Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Wilayah Kukar yang berlangsung di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi dan rekonsiliasi data perpajakan bersama sejumlah instansi terkait. Fokus pemeriksaan mencakup tiga sektor pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.

Menurutnya, potensi penerimaan pajak dari sektor pertambangan di Kukar masih terbuka lebar untuk ditingkatkan. Hal itu terlihat dari adanya perbedaan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Aulia menyebutkan, penerimaan dari sektor tersebut di Kutim telah mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar baru berada di kisaran Rp500 miliar. Padahal, berdasarkan data dasar royalti batu bara, Kukar memiliki potensi produksi yang lebih besar.

“Kukar memiliki potensi besar dari sektor pertambangan. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh potensi pajak yang ada bisa dihitung dan dioptimalkan dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, besarnya aktivitas produksi batu bara turut memengaruhi kebutuhan operasional perusahaan, mulai dari penggunaan alat berat hingga konsumsi bahan bakar.

Kondisi tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak daerah apabila pencatatan dan mekanisme penyetorannya berjalan secara tepat.

“Kalau melihat data produksi batu bara, Kukar memiliki potensi yang cukup besar. Seharusnya hal tersebut juga tercermin dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,” jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah perbedaan lokasi administrasi perusahaan dengan wilayah tempat kendaraan beroperasi.

Sejumlah perusahaan pertambangan diketahui memiliki kantor pusat di Samarinda maupun Balikpapan, sehingga administrasi kendaraan dan transaksi pembelian bahan bakar berpotensi tercatat di luar Kukar.

Sementara itu, kendaraan dan alat berat tersebut justru digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan di wilayah Kukar.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar mekanisme perpajakan juga memperhatikan lokasi operasional kendaraan, bukan hanya berdasarkan domisili atau tempat kendaraan terdaftar.

“Kami ingin pajak dari kendaraan yang beroperasi di wilayah Kukar juga dapat masuk sebagai penerimaan daerah. Jangan hanya melihat domisili kendaraan, tetapi perlu memperhatikan di mana kendaraan tersebut menjalankan aktivitasnya,” ungkap Aulia.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Pemkab Kukar menggandeng Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, serta Kepolisian.

Keterlibatan lintas instansi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kewajiban perpajakan perusahaan berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mengada-adakan aturan maupun membebani perusahaan dengan kewajiban di luar ketentuan. Namun, apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi tetap akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku.

Meski demikian, hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebab, menurutnya, terdapat kemungkinan perusahaan telah membayar pajak, tetapi lokasi penyetorannya belum sesuai dengan wilayah operasional kegiatan usaha.

“Apabila ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, tentu ada sanksi sesuai aturan. Kami ingin memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga manfaatnya bisa kembali kepada masyarakat Kukar,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *