Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DISKOMINFO KUKAR

Kesbangpol Kukar Buka Fasilitasi bagi Ormas yang Melaporkan Keberadaan.

251
×

Kesbangpol Kukar Buka Fasilitasi bagi Ormas yang Melaporkan Keberadaan.

Share this article
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti. (Van/dutakaltimnews.com)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memberikan ruang fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melaporkan keberadaannya.

Meski pelaporan tidak diwajibkan, pendataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengatakan kewajiban pelaporan ormas telah menjadi bagian dari ketentuan yang tidak bersifat wajib berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, terdapat konsekuensi bagi organisasi yang tidak melaporkan keberadaannya, terutama berkaitan dengan fasilitasi dari pemerintah daerah apabila dibutuhkan.

“Memang ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ormas itu tidak wajib melaporkan keberadaannya. Tetapi, kalau mereka tidak melapor, kami juga tidak wajib memberikan fasilitasi,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Ia menyebutkan, selama ini sudah cukup banyak organisasi kemasyarakatan di Kukar yang melaporkan keberadaannya kepada Kesbangpol. Meski begitu, pihaknya belum menyampaikan jumlah pasti ormas yang telah melakukan pelaporan.

Selain pendataan, Kesbangpol Kukar juga memiliki kegiatan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, pembinaan dilakukan melalui sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada ormas terkait berbagai ketentuan dan keberadaan organisasi di tengah masyarakat.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini masih terkendala keterbatasan anggaran. Kebijakan efisiensi membuat kegiatan pembinaan belum dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.

Ia menjelaskan, pihaknya sebenarnya telah mengusulkan kegiatan melalui perubahan anggaran tahun ini. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menunggu kepastian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

“Kalau sebelumnya pembinaan itu melalui sosialisasi. Sekarang karena ada efisiensi anggaran, kegiatan tersebut belum bisa dipastikan pelaksanaannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun terdapat rencana kegiatan dalam perubahan anggaran, Kesbangpol belum dapat memastikan apakah program tersebut bisa direalisasikan.

“Di perubahan anggaran tahun ini sebenarnya ada, tetapi kami belum tahu apakah bisa berjalan atau tidak,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *