JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju keanggotaan penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD dalam rangka persiapan kunjungan Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia, Senin (9/11). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD menegaskan bahwa aksesi OECD merupakan instrumen penting untuk mendorong transformasi kebijakan nasional agar semakin sejalan dengan standar dan praktik terbaik global, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional Indonesia.
“Aksesi Indonesia ke OECD bukan sekadar proses diplomatik menuju keanggotaan organisasi internasional, tetapi merupakan bagian dari agenda transformasi nasional untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Melalui proses ini, Indonesia memperkuat kualitas kebijakan, regulasi, dan implementasinya agar selaras dengan standar global yang telah teruji, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa proses aksesi OECD diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen melalui berbagai reformasi struktural yang mendorong transparansi, efektivitas regulasi, serta penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Upaya tersebut juga sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah yang menempatkan peningkatan kualitas regulasi sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Indonesia resmi menjadi negara aksesi OECD setelah adopsi OECD Accession Roadmap for Indonesia pada Maret 2024, yang kemudian diserahkan secara resmi oleh Sekretaris Jenderal OECD pada Juni 2024. Saat ini, Indonesia telah memasuki tahap Technical Review atau peninjauan teknis yang telah dimulai sejak September 2025.
“Proses Technical Review merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi forum bagi Indonesia dan komite-komite OECD untuk melakukan pembahasan mendalam mengenai keselarasan kebijakan nasional dengan instrumen hukum OECD. Hingga saat ini, pembahasan telah dimulai pada 24 dari 25 bidang aksesi, yang mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam menjalankan proses ini secara komprehensif dan terukur,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam proses tersebut, berbagai sektor strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain, tata kelola regulasi, tata kelola publik, tata kelola perusahaan, investasi, statistik, persaingan usaha serta pemberantasan korupsi. Tahapan Technical Review mencakup pengumpulan informasi melalui pengisian kuesioner, diskusi tatap muka dalam fact finding mission yang kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi awal dengan komite-komite OECD, hingga diskusi teknis yang akan menghasilkan Chair’s Letter yang memuat hasil reviu atas kebijakan Indonesia.
Pemerintah menargetkan keseluruhan proses aksesi dapat diselesaikan pada tahun 2028. Selama periode tersebut, Indonesia akan terus melakukan penyempurnaan regulasi dan tata kelola nasional agar selaras dengan instrumen hukum OECD serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menko Airlangga juga menekankan bahwa OECD memberikan perhatian besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, proses aksesi tidak hanya melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.
“Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kami terus mendorong keterlibatan aktif parlemen atau DPR dalam proses penyelarasan kebijakan sesuai rekomendasi OECD,” tegas Menko Airlangga. Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak selama proses aksesi berlangsung. Indonesia memperoleh dukungan kuat dari sejumlah negara anggota OECD, antara lain Australia, Irlandia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Swiss, dan Asian Development Bank (ADB).
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang terus diberikan oleh negara-negara anggota OECD dan para mitra pembangunan. Dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan reformasi serta memperkuat tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan berstandar global,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widi Putri, Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amarulla Octavian, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Sesmenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi, Analis Kebijakan Ahli Utama Rizal Edwin Manansang, serta perwakilan Kementerian/Lembaga anggota Timnas OECD.
(Sumber: ekon.go.id)
