KUKAR: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah, dimulai dari kebiasaan sederhana membuang sampah pada tempatnya.
DLHK juga mendorong setiap RT memanfaatkan anggaran RT-Ku Terbaik yang yang mencapai Rp150 juta per RT setiap tahunnya untuk pengolahan sampah, bukan hanya pengadaan tempat sampah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah DLHK Kukar, Tri Joko Kuncoro, menjelaskan bahwa kebersihan fasilitas umum dan ruang publik merupakan tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai pembagian kewenangan.
Menurutnya, untuk kawasan Taman Tanjong, tugas menjaga, merawat, dan membersihkan area berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata. Sementara itu, DLHK memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas tempat sampah serta pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan.
“DLHK hadir untuk mendukung melalui penyediaan bak sampah berukuran besar tiga warna dan membantu pengangkutan sampah. Sedangkan kegiatan membersihkan dan mengumpulkan sampah menjadi kewenangan Dinas Pariwisata,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Tri mengaku prihatin karena masih banyak fasilitas umum yang kondisinya kotor dan dipenuhi sampah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat.
Ia mengajak seluruh warga yang memanfaatkan taman maupun ruang publik untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
“Hal paling mendasar dalam pengelolaan sampah adalah membuang sampah pada tempatnya. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, nanti kita bisa meningkat ke tahap berikutnya, seperti membuang sampah sesuai jenisnya, memilah, hingga mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi,” katanya.
Tri menegaskan bahwa sebagian besar jenis sampah masih dapat dimanfaatkan kembali. Hanya sampah tertentu seperti popok sekali pakai, pembalut, dan tisu yang sulit diolah sehingga memang harus dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Sisa makanan, botol plastik, hingga sampah plastik lainnya masih bisa diolah. Sampah pada dasarnya masih memiliki nilai rupiah apabila dipilah dan dikelola dengan baik,” jelasnya.
Karena itu, DLHK mendorong keberadaan bank sampah di setiap lingkungan sebagai solusi pengurangan sampah dari sumbernya.
“Minimal sampah dari RT tidak perlu keluar dari wilayah RT itu sendiri. Mari kita ubah pola pikir dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan jual sampah,” ungkapnya.
Ia juga menilai anggaran RT sebesar Rp150 juta yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah.
“ Maka ajakkan kami, bank-bank sampah yang hadir, itu ayo itu menjadi solusi di wilayahnya. Apalagi sekarang ada anggaran RT yang 150 juta itu. Di dalamnya ada juknis terkait pengolahan sampah,” tuturnya.
Tri berharap penganggaran di tingkat RT tidak lagi hanya difokuskan pada pengadaan bak sampah.
“Kalau hanya membeli bak sampah atau alat angkut, itu hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Yang dibutuhkan sekarang adalah alat untuk mengolah sampah agar volumenya berkurang dan memiliki nilai ekonomi,” pungkasnya. (*van)
