KUKAR: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kukar Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (18/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun daerah.
Presiden Mahasiswa Unikarta, Zulkarnain, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu fokus tuntutan yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurutnya, kedua program prioritas pemerintah tersebut dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola apabila tidak diawasi secara ketat.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang dinilai kontroversial karena membuka peluang anggota kepolisian aktif menduduki jabatan sipil.
“Kami melihat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, polisi yang sudah memiliki tugas utama di bidang keamanan justru diberi ruang untuk mengisi jabatan sipil. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Aliansi mahasiswa juga mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah konkret dalam pemberantasan korupsi yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Sementara untuk isu daerah, mahasiswa menuntut percepatan perbaikan jalan dan infrastruktur, khususnya di wilayah hulu Kukar. Mereka menyoroti kondisi ruas jalan yang menghubungkan sejumlah desa menuju Kota Bangun yang disebut mengalami kerusakan parah dan berdampak terhadap mobilitas masyarakat.
Mahasiswa juga mempertanyakan tindak lanjut DPRD Kukar terhadap 23 perusahaan yang sebelumnya mendapatkan rapor merah dalam penilaian kinerja lingkungan. Mereka meminta dilibatkan dalam inspeksi lapangan guna memastikan pelanggaran yang terjadi tidak hanya sebatas persoalan administrasi maupun pengelolaan sampah sebagaimana disampaikan pihak perusahaan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa diterima oleh tiga anggota DPRD Kukar dari total 45 anggota dewan. Zulkarnain menyebut para wakil rakyat yang hadir menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi.
Namun demikian, ia menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD saat menerima massa aksi.
“Setiap kami aksi, tidak pernah sampai sepuluh orang yang menemui massa. Ini memunculkan pertanyaan sebenarnya prioritas mereka kepada siapa. Mereka adalah perwakilan rakyat, tetapi ketika rakyat datang membawa aspirasi, justru jarang hadir menemui,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Kukar Sugeng Hariadi menyatakan sejumlah aspirasi mahasiswa, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis, layak menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum merasakan manfaat program tersebut sehingga aspek keadilan sosial perlu menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Program ini perlu dievaluasi kembali karena masih banyak masyarakat di daerah pelosok yang belum merasakan manfaatnya. Kami akan mengawal aspirasi ini, bahkan jika perlu melakukan sidak bersama ke dapur-dapur MBG yang sudah berjalan agar benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut harus diimbangi dengan manfaat yang dirasakan masyarakat secara merata.
Sugeng berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tolong di evaluasi semaksimal mungkin. Kalau sejujurnya ini harus menjadi hal yang terlalu memboroskan agaran kalau memang ini harus dihentikan, dihentikan.
Berikan program yang lain yang menyentuh kepada rakyat di pelosok negeri” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Menurutnya, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan listrik harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara.
“Di pelosok negeri, masih banyak warga Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Mereka belum memiliki akses terhadap air bersih maupun listrik. Bagaimana mereka bisa merasakan kemerdekaan jika kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi? Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hajat hidup masyarakat,” pungkasnya. (*van)
