BOGOR – Pemerintah bersama DPR RI melaksanakan uji petik piloting project atas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima subsidi Listrik di Provinsi Jawa Barat. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menjelaskan, jajarannya mendorong penguatan integrasi data untuk memastikan program ini diterima masyarakat dengan mudah, inklusif, dan tepat sasaran.
Hal itu ditegaskan Purwadi saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, pada kegiatan Uji Petik Piloting Project atas DTSEN Penerima Subsidi Listrik Provinsi Jawa Barat, di PT PLN UP3 Bogor, Kamis (13/8/2025). Uji petik adalah metode pemeriksaan dengan cara mengambil sebagian data atau sampel secara acak untuk dicek kebenarannya secara langsung di lapangan.
Purwadi pun mengapresiasi metode uji publik yang dilaksanakan DPR ini. “Semangat kita sederhana, yakni data dipadankan, hak warga dipastikan. Kita ingin memastikan transformasi digital benar-benar membantu menghadirkan program pemerintah yang lebih mudah diakses, inklusif, dan tepat sasaran,” jelas Purwadi.
Arah transformasi digital pemerintah sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tidak membangun puluhan aplikasi yang tidak saling terhubung dan harus mampu hadir kepada masyarakat melalui teknologi. Karena itu, digitalisasi harus mampu memangkas tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kementerian PANRB menilai penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) menjadi bagian penting dalam membangun layanan pemerintahan yang terintegrasi. DPI merupakan fondasi digital bersama yang aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan.
Melalui identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, pemerintah dapat mengenali masyarakat secara lebih akurat, mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyerahkan data yang sama berulang kali, serta memastikan manfaat program diterima secara cepat, aman, dan tercatat.
Purwadi mengungkapkan ada pembelajaran dari Jawa Barat tentang implementasi teknologi. Sekitar 90 persen pendaftaran pelayanan masih dilakukan dengan pendampingan. “Karena itu, teknologi dan pendekatan personal harus berjalan bersama. Teknologi mempercepat prosesnya, sementara kehadiran manusia memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal,” ungkap Purwadi, yang pada saat itu mewakili Menteri PANRB selaku Wakil Ketua I Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Dari pelaksanaan piloting ini, Purwadi memberi beberapa pesan. Pertama adalah jangkauan. Hadirkan pos pendaftaran dan jemput bola hingga ke desa dan kecamatan dengan capaian terendah. Menurutnya, masyarakat terutama yang kesulitan dalam mengakses sistem, harus didatangi lebih dahulu.
Kedua, adalah ukur keberhasilan agen bukan hanya dari jumlah akun yang terdaftar, melainkan dari berapa banyak warga yang benar-benar berhasil didampingi hingga prosesnya selesai. Ketiga, hubungkan portal Perlinsos, Mal Pelayanan Publik, dan layanan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi satu jalur yang utuh.
Pesan keempat adalah jadikan keluhan, hambatan, dan pengalaman kelompok rentan sebagai dasar perbaikan. Jangan hanya bertanya apakah aplikasinya berjalan.
Transformasi digital bukan tentang seberapa banyak sistem yang dibangun pemerintah. “Ukurannya adalah apakah negara semakin mampu mengenali siapa yang berhak, merespons perubahan kondisi masyarakat, dan memastikan manfaat diterima secara tepat sasaran,” pungkas Purwadi.
(Sumber: pan.go.id)
