KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Penghargaan tersebut diumumkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026), dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan Kukar menjadi satu dari lima daerah di Indonesia yang masuk kategori Kabupaten/Kota Berprestasi.
Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Rendi menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” ujarnya, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Pemkab Kukar untuk berhenti melakukan pembenahan. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi motivasi untuk memperkuat pengendalian inflasi di daerah.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Rendi menyebut kondisi geografis Kukar yang luas menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat kecamatan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Penghargaan TPID Award 2026 tersebut, lanjut Rendi, menjadi tambahan motivasi bagi pemerintahan Aulia Rahman Basri–Rendi Solihin untuk terus memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kukar. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” tuturnya.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Selain Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari agenda transformasi digital nasional serta pengumuman penerima TPID Award dan penghargaan lainnya. (Adv/Van)
