Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BALIKPAPAN

Kepala BKN Kawal Langsung Kinerja Daerah, Balikpapan Dinilai Tunjukkan Progres Positif

190
×

Kepala BKN Kawal Langsung Kinerja Daerah, Balikpapan Dinilai Tunjukkan Progres Positif

Share this article
b83113e3 2566 42f5 a8c8 d10582179576
Pertemuan Kepala BKN RI ke Pemkot Balikpapan, pada hari Jumat, 27 Februari di Balai Kota Balikpapan.(Foto: Sulastri/Dutakaltimnews.com)
Example 468x60

BALIKPAPAN: Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, turun langsung mengawal percepatan pencapaian visi-misi kepala daerah. Kali ini, kunjungan le Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Dalam kunjungannya pada hari Jumat, 27 Februari 2026, ia menegaskan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi motor utama keberhasilan pembangunan.

Zudan mengibaratkan peran BKN seperti human resource development dalam sebuah perusahaan. Tugasnya memastikan setiap perangkat daerah bergerak selaras untuk mewujudkan Asta Cita Presiden melalui capaian konkret di tingkat lokal.

“Kami membedah visi-misi wakil wali kota dan para kepala OPD. Target satu tahun ini sudah sampai di mana, itu yang kami cek bersama,” ujarnya.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berbasis hasil. Salah satu yang dibahas adalah misi Madinatul Iman, yang bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Peran Satpol PP pun ikut dikaji, mulai dari pengawasan ketertiban umum hingga respons terhadap persoalan di ruang publik.

Tak hanya keamanan, aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian. Program daerah diselaraskan dengan gerakan nasional seperti Program ASRI. Indikator yang dilihat bukan sekadar perencanaan, tetapi implementasi di lapangan, mulai dari kebersihan toilet umum hingga pengelolaan sampah di lingkungan kota. “Hasilnya positif. Balikpapan bagus, progresnya baik,” kata Zudan.

ce43fd8e 25d3 47f5 ae24 dfce7d2782d4

Selain evaluasi kinerja, kunjungan ini juga membuka peluang solusi atas kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah dipersilakan mengajukan formasi melalui jalur CPNS maupun PPPK ke Kementerian PAN-RB.

Untuk CPNS, mekanismenya berskala nasional. Sementara itu, skema PPPK lokal dapat diusulkan dan didanai melalui APBD sesuai kebutuhan daerah. Formasi tersebut dapat mencakup dokter spesialis maupun guru mata pelajaran tertentu dengan kualifikasi magister atau doktor.

Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di sektor pendidikan dan kesehatan, tanpa harus menunggu kuota pusat sepenuhnya.

Kunjungan Kepala BKN menegaskan bahwa keberhasilan visi-misi kepala daerah sangat bergantung pada tata kelola ASN yang efektif, terukur, dan inovatif dalam koridor regulasi.(las)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *