KUKAR : Program unggulan Dedikasi Kukar Idaman yang dicanangkan Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin terus menunjukkan hasil positif, khususnya dalam sektor pelayanan publik berbasis digital. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administratif.
Sejak awal 2023, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kukar yang berlokasi di komplek Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, telah beroperasi dan menawarkan 451 jenis layanan dari 27 entitas, termasuk Dinas Dukcapil, instansi vertikal, perusahaan daerah, hingga perbankan.
Sekretaris Kukar, Sri Ridayani, menjelaskan bahwa keberadaan MPP mempermudah masyarakat mengakses layanan administratif di satu tempat. Layanan unggulan seperti Dukcapil dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi yang paling diminati.
“Rata-rata pengunjung harian di MPP kini mencapai 300 orang, naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dukcapil menjadi layanan favorit karena masyarakat dapat menyelesaikan semua kebutuhan administrasi di satu lokasi,” ujar Sri Jum’at (29/11/24)
Untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, DPMPTSP Kukar menjalankan inovasi pilot program dengan memberikan layanan perizinan langsung di lokasi. Roadshow pelayanan, seperti yang dilakukan di Kecamatan Kota Bangun dan Kelurahan Sanipah, Samboja, melibatkan entitas seperti Samsat, BPJS Kesehatan, BP POM, dan sertifikasi halal.
“Melalui program ini, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke MPP. Kami hadir langsung ke lokasi, terutama untuk mendukung pelaku UMKM. Tahun ini, kami sudah melampaui target penerbitan NIB dengan lebih dari 10 ribu izin,” tambah Sri.
Di bidang investasi, Kukar mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2023, jauh melampaui target awal Rp 7,3 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh sektor unggulan seperti tambang, properti, dan agribisnis.
“NIB adalah izin dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha. Ini menjadi langkah awal dalam mendukung pengembangan UMKM dan pengusaha besar, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kukar,” ungkap Sri.
Selain mendukung investasi besar, Pemkab Kukar juga fokus pada pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM. Berbagai program layanan berbasis digital dan legalitas usaha seperti NIB memudahkan pelaku usaha kecil dalam mengakses permodalan dan memperluas jangkauan usaha mereka.
“Keberhasilan program ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kukar dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.” tutupnya. (adv/dk)
