BALIKPAPAN: Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, membenarkan adanya usulan tersebut. Meski demikian, ia mengaku belum menerima langsung dokumen pengajuan yang dimaksud.
“Memang ada beberapa fraksi yang mengajukan. Tapi sampai hari ini saya belum lihat, belum sampai di meja saya. Informasinya sudah ada di sekretariat, tapi saya belum terima,” ujarnya, pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
Alwi menegaskan, sebelum mengambil langkah resmi, ia bersama para wakil ketua Budiono, Taqwa, dan Yono akan melakukan koordinasi internal. Menurutnya, keputusan pembentukan Pansus tidak bisa diambil secara terburu-buru dan harus melalui pembahasan menyeluruh.
“Nanti kami koordinasi dulu seperti apa ke depannya. Kalau memang dianggap perlu, tentu akan kami sampaikan secara resmi,” katanya.
Sorotan terhadap proyek RS Sayang Ibu di Balikpapan Barat menguat, setelah muncul informasi mengenai pencairan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan progres fisik di lapangan.
Terkait hal tersebut, Alwi menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima DPRD, telah ada pengembalian dana dari pihak pelaksana proyek.
“Informasinya sekitar 20 persen dana sudah diambil, dan ada pengembalian dana. Di lapangan progres pekerjaan sekitar 17 persen,” jelasnya.
Meski begitu, DPRD belum mengambil kesimpulan akhir. Pendalaman data serta koordinasi lintas pihak akan dilakukan sebelum menentukan apakah Pansus menjadi langkah yang tepat.
Alwi juga menyebut akan berkomunikasi dengan Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi, untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait aspek administratif maupun teknis proyek tersebut.
“Pada intinya kami akan diskusi dulu dengan pimpinan. Saya belum bisa memberikan jawaban sebelum ada pembahasan internal,” tegasnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah DPRD selanjutnya. Apakah pembentukan Pansus akan menjadi instrumen penguatan pengawasan, atau cukup melalui mekanisme evaluasi internal, menjadi bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Balikpapan Barat.(las)
