BALIKPAPAN: Harapan masyarakat Balikpapan Barat untuk segera memiliki rumah sakit rujukan masih tertahan. Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Kelurahan Baru Ulu hingga kini tak menunjukkan kemajuan berarti.
Proyek yang masuk dalam prioriqtas sektor kesehatan itu justru terhenti di tengah jalan, menyisakan bangunan setengah jadi dan akses jalan rusak yang dikeluhkan warga sekitar.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua Komisi III DPRD, Halili Adinegara, meminta Pemerintah Kota Balikpapan tidak gegabah mengambil keputusan lanjutan, terlebih menyangkut rencana lelang ulang proyek.
“Ini proyek besar dengan anggaran yang tidak kecil dan menyangkut kepentingan publik. Pemerintah harus sangat berhati-hati,” ujar Halili, Selasa (20/1/2026).
Ia mengungkapkan, pembangunan RSU Sayang Ibu yang dibiayai melalui APBD 2024 dengan nilai mencapai Rp106 miliar, baru terealisasi sekitar 20 persen secara fisik. Kondisi tersebut sudah mengindikasikan kegagalan pelaksanaan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Halili menegaskan, pemerintah tidak boleh langsung melakukan lelang ulang sebelum ada audit resmi dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak ada persoalan hukum yang akan membebani proyek di kemudian hari.
“Proyek ini tidak bisa serta-merta dilelang ulang. Harus ada audit dari Inspektorat dan BPK RI untuk memastikan apakah pada pengerjaan 20 persen itu ada temuan atau tidak,” tegasnya.
DPRD Balikpapan melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Pansus RSU Sayang Ibu. Pansus diharapkan mampu membuka secara transparan penyebab terhentinya proyek strategis tersebut.
Mengingat, sektor kesehatan merupakan salah satu visi dan misi sekaligus program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan. Terhentinya pembangunan RSU Sayang Ibu dinilai bukan hanya persoalan teknis proyek, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak.
Menurut Halili, Pansus juga menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek.
“Kami ingin duduk satu meja antara pemerintah kota dan DPRD. Kalau baru 20 persen sudah berhenti, itu sudah masuk kategori gagal total. Jangan sampai kontraktor baru nanti menanggung masalah hukum dari kontraktor sebelumnya,” ujarnya.
Sebagai purnawirawan TNI AD, Halili turut menyoroti peran konsultan pengawas yang dinilai lalai menjalankan tugasnya. Yang menjadi pertanyaan mengapa keterlambatan proyek bisa berlangsung hampir satu tahun tanpa langkah korektif yang tegas.
“Kalau sampai proyek ini gagal, berarti pengawasannya patut dipertanyakan. Ini harus dimintai pertanggungjawaban, MK itu dibayar untuk mengawasi,” ujarnya.(las)
