BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, melakukan kunjungan ke PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan pada Selasa (11/3/2025) untuk melihat langsung aktivitas di pelabuhan dan terminal peti kemas tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan fasilitas strategis yang dapat mendukung perekonomian daerah.
“Ini adalah aset Pemprov Kaltim yang sangat strategis untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Gubernur Rudy Mas’ud dalam peninjauan tersebut.
PT KKT, yang merupakan unit usaha hasil kerja sama antara Perusda Melati Bakti Satya (MBS) dan PT Pelindo IV, mengelola pelabuhan dan terminal peti kemas di kawasan tersebut. Gubernur Rudy berharap agar potensi besar yang dimiliki KKT dapat terus dikembangkan, termasuk melalui pengembangan dermaga yang saat ini memiliki panjang 270 meter dan direncanakan untuk diperpanjang hingga 1.000 meter ke kedua sisi.
“Pengembangan dermaga ini sangat penting untuk mendukung aktivitas perkapalan dan angkutan logistik di Kaltim, serta untuk mengantisipasi kebutuhan logistik yang tinggi menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tambah Rudy.
Dengan luas area sekitar 16 hektare dari total 72,5 hektare yang tersedia, Gubernur Rudy melihat banyak potensi pengembangan lain yang bisa dilakukan di sekitar Teluk Balikpapan. Selain itu, Pemprov Kaltim masih memiliki 300 hektare lahan yang sangat potensial untuk dikembangkan.
“Kapal-kapal besar nanti bisa masuk ke sini, minimal kapal medium dengan kapasitas 35.000 hingga 50.000 ton,” jelasnya.
Gubernur juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan konsep kerja sama 50:50 yang selama ini diterapkan dengan Pelindo. Menurutnya, perlu ada perubahan agar Pemprov Kaltim dapat mendapatkan lebih banyak dari hasil yang ada.
“Kami akan duduk bersama untuk membahas hal ini. Dalam bisnis harus ada mayoritas dan minoritas,” tegasnya.
Selain kegiatan pelabuhan, Gubernur Rudy juga menyoroti kondisi jalan akses menuju KKT yang sebagian rusak dan longsor. Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut kini menjadi kewenangan pusat karena statusnya sebagai jalan nasional. Meskipun demikian, Pemprov Kaltim akan memberikan dukungan agar perbaikan jalan dapat diprioritaskan.
“Jalan itu sudah menjadi jalan nasional, jadi kewenangan pusat. Namun, kami tetap memberikan dukungan agar perbaikan bisa diprioritaskan,” jelas Rudy.
Selain itu, Gubernur juga berencana menyediakan lahan khusus untuk parkir truk pengangkut kontainer agar tidak lagi parkir liar di sepanjang jalan, yang dapat merusak infrastruktur dan pemandangan.
Direktur Utama PT KKT, Enriany Muis, menyampaikan bahwa aktivitas bongkar muat di pelabuhan mencapai 40-45 kapal setiap bulan. Untuk mendukung kegiatan ini, KKT telah memiliki tiga container crane (CC), dua di antaranya menggunakan bahan bakar, sementara satu crane telah beralih ke tenaga listrik. Rencananya, semua crane di KKT akan diubah menjadi elektrik untuk efisiensi dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Direktur Utama Perusda Melati Bakti Satya, Aji Muhammad Abidharta Wardhana Hakim, menjelaskan bahwa PT KKT menghasilkan pendapatan melalui tiga jenis penerimaan: deviden (50:50) dengan Pelindo, imbalan jasa aset, dan manajemen fee. Pada 2024, penerimaan deviden diperkirakan mencapai Rp11,2 miliar, yang merupakan yang tertinggi sepanjang periode 2014-2024.
Total aset Pemprov Kaltim yang dikelola di KKT mencapai Rp707 miliar, terdiri dari aset tanah sebesar Rp550 miliar, bangunan Rp130 miliar, dan water treatment plant senilai Rp27 miliar.(*)
