BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan bahwa penerapan parkir elektronik bukan semata soal penggunaan teknologi, melainkan upaya membangun budaya baru dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, dalam peluncuran elektronifikasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, di Kawasan Balikpapan Permai, pada hari Selasa, 6 Januari 2026.
Menurut Agus Budi, elektronifikasi parkir merupakan bagian penting dari komitmen Pemkot Balikpapan, dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai strategis untuk memperbaiki tata kelola retribusi sekaligus menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan modern.
“Ini bukan hanya perubahan metode pembayaran, tetapi langkah nyata menuju pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Pemerintah daerah tidak boleh berjalan di tempat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penerapan sistem non-tunai pada retribusi parkir diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meminimalkan potensi kebocoran, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong terbentuknya budaya transaksi non-tunai yang aman dan tercatat.
Agus Budi menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan dan sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya dalam percepatan implementasi ETPD. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada BPPDRD serta seluruh pihak yang terlibat dalam mempersiapkan program tersebut.
Ia mengungkapkan, uji coba perangkat parkir elektronik yang diluncurkan menunjukkan hasil positif dan berjalan dengan baik. Selain itu, Pemkot juga berencana mengaktifkan kembali mesin parkir elektronik yang sebelumnya telah dipasang di sejumlah titik, seperti di kawasan Gunung Sari, depan Rumah Sakit Restu Ibu.
“Kalau yang sudah ada bisa kita aktifkan kembali dan disinergikan dengan dukungan Bank Indonesia, upaya meningkatkan PAD melalui parkir sekaligus mencegah kebocoran bisa kita minimalkan,” ujarnya.
Namun demikian, Agus menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, bukan hanya pada sistem dan teknologi.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk petugas parkir di lapangan, untuk menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya. “Kita harus masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memastikan sistem berjalan baik dan mudah digunakan, serta memberikan pelayanan yang ramah, tertib, dan profesional. Jangan sampai setelah launching, sistem justru tidak berjalan,” pesannya.
Untuk tahap awal, penerapan parkir elektronik difokuskan di kawasan Balikpapan Permai (BP), khususnya area pertokoan. Ke depan, sistem ini direncanakan diperluas ke lokasi strategis lain seperti Stadion Batakan, BSCC Dome, serta kawasan-kawasan keramaian yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. “Tujuannya bukan hanya penertiban, tetapi juga peningkatan PAD dan ketertiban kota,” tambahnya.
Agus berharap ke depan dukungan tidak hanya datang dari Bank Indonesia, tetapi juga dari pihak lain melalui program CSR, sehingga elektronifikasi parkir dapat diperluas secara bertahap dan berkelanjutan.
Adanya kolaborasi dan semangat bersama, Pemkot Balikpapan optimistis elektronifikasi parkir akan menjadi contoh nyata transformasi digital pelayanan publik, sekaligus memperkuat visi Balikpapan sebagai kota modern, inklusif, dan berkelanjutan.(las)
