BALIKPAPAN: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi Kota Balikpapan. Sejumlah persoalan krusial, mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga pelayanan publik, dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Anggota DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan bahwa momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, pembangunan di tingkat RT yang belum merata juga harus mendapat perhatian pemerintah.
“Evaluasi itu banyak. Mulai dari pembangunan di tingkat RT, terutama di lingkungan yang belum pernah tersentuh. Itu juga harus menjadi perhatian,” ujarnya usai mengikuti upacara HUT ke-80 RI di Dome Balikpapan, Minggu (17/8/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai pemerintahan saat ini belum berjalan maksimal. Namun, dengan sisa masa jabatan sekitar empat tahun, masih ada waktu untuk melakukan perbaikan.
Salah satu persoalan yang ia soroti adalah banjir, yang hingga kini masih menjadi momok bagi warga. Halili menegaskan pentingnya langkah nyata dalam menangani titik-titik rawan banjir yang sudah diketahui bersama.
“Khusus persoalan banjir, ini masih menjadi pekerjaan rumah kita semua. Di kampung saya sendiri, Wonorejo, masih belum merdeka dari banjir. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain banjir, Halili juga menyoroti masalah di sektor pendidikan, khususnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP. Menurutnya, sistem yang ada belum membawa perubahan berarti dan seringkali menimbulkan polemik di kalangan orang tua murid.
“Sampai sekarang belum ada perubahan signifikan dalam sistem penerimaan siswa baru. Ini sering menimbulkan persoalan di masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan, Dinas Pendidikan dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mengevaluasi serta memperbaiki sistem PPDB agar lebih baik lagi,” pungkasnya.(dk)
