Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BALIKPAPAN

DPRD Dorong Tata Kelola Kawasan Pelabuhan Semayang agar Jadi Wajah Tertib Kota Balikpapan

307
×

DPRD Dorong Tata Kelola Kawasan Pelabuhan Semayang agar Jadi Wajah Tertib Kota Balikpapan

Share this article
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri. (Teks foto: Sulastri/Dutakaltimnews.com).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri. (Teks foto: Sulastri/Dutakaltimnews.com).
Example 468x60

BALIKPAPAN: Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti perlunya penataan menyeluruh di kawasan Pelabuhan Semayang. Bukan hanya soal kemacetan, kawasan tersebut dinilai membutuhkan perbaikan tata kelola, agar benar-benar mencerminkan citra Balikpapan sebagai kota modern dan tertib.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan kawasan pelabuhan merupakan salah satu pintu utama keluar-masuk kota yang seharusnya tertata rapi dan nyaman. Namun kenyataannya, kondisi di lapangan masih semrawut, baik dari sisi lalu lintas, parkir, maupun kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.

“Pelabuhan Semayang ini wajah Balikpapan. Banyak tamu dan penumpang kapal pertama kali melihat kota dari sini, jadi penataannya harus serius,” ujar Yusri, saat dikonfirmasi pada hari Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, berbagai permasalahan di kawasan pelabuhan muncul akibat lemahnya koordinasi antar instansi, mulai dari pengaturan kendaraan hingga penegakan aturan parkir. Kondisi ini makin diperparah dengan proyek perbaikan drainase yang sedang berjalan dan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan.

“Jalan yang seharusnya dua arah sekarang berubah jadi satu arah karena separuh badan jalan tertutup. Ini harus segera dibenahi dengan manajemen lalu lintas yang jelas,” tegasnya.

Komisi III mendorong agar pemerintah kota, Pelindo, Dinas Perhubungan, dan kepolisian pelabuhan duduk bersama menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur arus kendaraan saat aktivitas pelabuhan meningkat. “Kami tidak ingin penanganan hanya bersifat reaktif. Harus ada sistem tetap agar ke depan kawasan pelabuhan tertib dan tidak menimbulkan keluhan warga,” tambahnya.

Yusri juga mengingatkan bahwa kawasan pelabuhan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, sehingga perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaannya. “Kewenangan boleh di pusat, tapi kenyamanan warga dan pengguna jalan menjadi tanggung jawab bersama. Maka koordinasi lintas lembaga harus diperkuat,” jelasnya.

Ia menegaskan, DPRD akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas solusi permanen, mulai dari pengaturan parkir, jalur khusus bongkar muat, hingga rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut.

“Kami ingin pelabuhan bukan hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga menjadi kawasan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna,” tandasnya.

Menurut Yusri, penataan kawasan pelabuhan menjadi langkah penting mendukung visi Balikpapan, sebagai kota modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman.(las)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *