BALIKPAPAN: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat (Balbar). Langkah ini diambil menyusul belum optimalnya progres fisik proyek, meski serapan anggaran dilaporkan telah mencapai sekitar 20 persen dari total alokasi Rp106 miliar.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pembangunan masih minim. Area proyek tampak tertutup pagar seng dan belum terlihat berdirinya struktur bangunan utama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian antara penggunaan anggaran dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Meski demikian, sejumlah material dan perlengkapan proyek terlihat telah berada di dalam kawasan pembangunan. Hal ini mendorong DPRD untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait perhitungan serapan anggaran yang telah dilaporkan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan pihaknya akan menelaah laporan progres proyek secara menyeluruh. Menurutnya, realisasi anggaran harus berbanding lurus dengan capaian fisik di lapangan.
“Kami ingin memastikan apakah serapan 20 persen ini sudah sesuai dengan perencanaan anggaran sejak awal dan memang mencerminkan progres pekerjaan,” ujar Budiono saat dihubungi, Jumat (6/2/2026).
Sebagai upaya penguatan pengawasan, sejumlah fraksi di DPRD mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus dinilai penting, untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran sekaligus menjawab keresahan publik terkait lambannya pembangunan proyek strategis di sektor kesehatan tersebut.
“Pansus diperlukan agar penggunaan anggaran benar-benar transparan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, DPRD juga berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk meminta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi serta strategi percepatan pembangunan ke depan.
Budiono menegaskan, keberadaan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat memiliki peran strategis bagi masyarakat. Selain memperluas akses layanan kesehatan, rumah sakit tersebut juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, DPRD meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya. DPRD juga mengingatkan agar proses lelang ulang nantinya dilakukan secara lebih selektif.
“Jangan sampai lelang ulang kembali melibatkan kontraktor yang bermasalah. Ini proyek penting dan harus benar-benar diawasi,” pungkas Budiono.(las)
