BALIKPAPAN: Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) di kawasan Balikpapan Timur dipastikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Balikpapan, meskipun daerah saat ini tengah melakukan penyesuaian anggaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan, proyek strategis tersebut tidak boleh terhambat karena menyangkut pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah timur kota.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menuturkan hingga kini tidak ada surat resmi terkait penundaan maupun pembatalan pembangunan RS Baltim yang telah lama dinantikan warga.
Ia menegaskan, DPRD akan mengawal agar proyek ini tetap terlaksana sesuai rencana.
“Sampai sekarang kami belum menerima informasi resmi soal penundaan. Komisi IV mendorong agar proyek rumah sakit di Balikpapan Timur tetap dilanjutkan, karena kebutuhan masyarakat di sana sangat mendesak,” ujar Gasali, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, pembangunan RS Baltim merupakan bagian dari visi pemerataan pembangunan sektor kesehatan yang selama ini menjadi fokus DPRD dan Pemkot Balikpapan.
Dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan permukiman di kawasan timur, kebutuhan fasilitas kesehatan kian meningkat. “Selama ini masyarakat Balikpapan Timur masih harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota untuk berobat. Rumah sakit di wilayah mereka sendiri akan menjadi solusi nyata sekaligus bentuk keadilan pembangunan,” tegasnya.
Berdasarkan rencana awal, proyek RS Baltim akan dilaksanakan secara multiyears selama tiga tahun, dimulai pada 2026, dengan anggaran awal sekitar Rp100 miliar untuk tahap pondasi dan persiapan lahan.
Namun, karena adanya efisiensi dan penyesuaian fiskal daerah, besar kemungkinan alokasi dana tersebut akan disesuaikan. Meski demikian, Gasali memastikan DPRD tidak akan tinggal diam.
Komisi IV, kata dia, akan mengawal setiap tahapan agar pembangunan bisa dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.“Kita memahami kondisi keuangan daerah yang sedang ketat, tetapi bukan berarti pelayanan publik harus berhenti. Kami akan memastikan rumah sakit ini tetap masuk dalam program prioritas APBD 2026,” ujarnya.
Gasali juga mengingatkan bahwa keberadaan RS Baltim bukan semata soal infrastruktur, melainkan soal hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara di seluruh wilayah Balikpapan.
DPRD berharap, proyek RS Balikpapan Timur bisa menjadi langkah nyata menuju kota sehat dan inklusif, di mana warga di kawasan timur tidak lagi tertinggal dalam akses pelayanan publik dasar. “Pemerataan kesehatan adalah bagian dari pembangunan manusia. Kami ingin warga Balikpapan Timur merasakan kehadiran pemerintah, bukan hanya dalam bentuk janji, tapi melalui pelayanan yang nyata,” pungkas Gasali.
Jika semua berjalan sesuai rencana, RS Balikpapan Timur akan menjadi rumah sakit dua milik pemerintah kota, melengkapi layanan kesehatan yang saat ini masih terpusat di kawasan Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan.
Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi beban RSUD Kanudjoso Djatiwibowo dan RS Beriman, sekaligus mempercepat layanan medis bagi warga di pesisir timur.(las)
