KUKAR : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan tiga program prioritas di tahun 2024 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala DPPR Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, Kamis (21/11/24).
“Pada tahun ini kami memiliki tiga program prioritas, dan program ini telah berjalan dengan baik,” ungkap Taufik.
Pertama ada program Fasilitasi Pengadaan Lahan yang Komprehensif, DPPR bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembebasan lahan dengan berkoordinasi bersama masyarakat dan pihak terkait. Proses ini melibatkan sosialisasi di tingkat kecamatan untuk mengedukasi masyarakat, memperlancar birokrasi, dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efisien.
Kedua Penyelesaian Sengketa yang Efektif, DPPR aktif dalam mediasi sengketa lahan, menerapkan pendekatan terbuka dan solusi win-win untuk semua pihak. Sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan secara proaktif guna mengurangi potensi konflik sejak dini.
Ketiga ada program Penataan Gunaan Lahan yang Terorganisir. Program ini fokus pada sertifikasi aset pemerintah daerah, program ini memperkuat status hukum dan meningkatkan nilai guna aset daerah. Proses ini memerlukan keakuratan data administrasi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Taufik mengakui, kendala seperti keluhan masyarakat terhadap nilai tanah yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sering menghambat proses. Namun, DPPR berkomitmen menyelesaikan hambatan tersebut demi memastikan kelancaran proyek.
“Bila semua prosedur diterapkan tanpa kendala berarti, potensi pencapaian efektivitasnya bisa mencapai 99%. Namun, apabila ada hambatan, prediksinya mungkin hanya sekitar 80%,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengadaan lahan memerlukan perhatian intensif dan kolaborasi antar pihak, mengingat kompleksitas administratif dan sosial yang dihadapi.
“Keberhasilan program ini sangat penting untuk mendukung pembangunan besar-besaran di bidang infrastruktur serta pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan,” tutup Taufik.
Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, DPPR optimistis dapat mencapai target pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun ini. (Adv/dk)
