BALIKPAPAN: Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Balikpapan, Jumat Sore (14/11/2025). Aksi ini digelar untuk menuntut perhatian serius, atas persoalan hak-hak pekerja yang dinilai tak kunjung dipenuhi.
Puluhan buruh datang membawa berbagai tuntutan, bergantian menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung parlemen. Menyikapi aksi tersebut, tiga Anggota DPRD Balikpapan yakni Aminuddin, Muhammad Hamid, dan Japar Sidik turun langsung menemui massa untuk melakukan dialog terbuka.
Suasana pertemuan berlangsung cukup panas. Para buruh meminta DPRD menghadirkan pihak terkait, terutama perusahaan yang menjadi sumber persoalan, serta menuntut adanya keputusan konkret pada hari itu juga. Bahkan, mereka menyatakan siap menginap dan berkemah di depan kantor DPRD jika tidak ada langkah tegas dari parlemen.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, menyatakan bahwa pihak dewan memahami sepenuhnya kesulitan yang dialami para pekerja. “DPRD adalah lembaga yang menampung setiap persoalan dan aspirasi masyarakat. Kami merasakan apa yang teman-teman pekerja rasakan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, beberapa kesepakatan sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak perusahaan sebagai bentuk komitmen, agar persoalan tidak berlarut dan tak sampai ke ranah hukum. Namun hingga kini, pihak perusahaan dinilai tidak menepati janji.
“Kami merasa dikhianati. Sebagai anggota DPRD, kami malu karena lembaga yang kita hormati tidak dihargai,” tegasnya.
Ketika Aminuddin menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV, karena sedang bertugas membuat pihaknya belum bisa mengambil keputusan final, massa buruh menolak tawaran untuk menunggu hingga hari Senin. Mereka menilai DPRD seharusnya dapat menghadirkan pihak terkait pada saat itu juga.
Namun Aminuddin menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian. “Saya berjanji, hari Senin persoalan ini akan kami bawa kepada pimpinan. Bahkan, kalau perlu, kami dorong sampai tingkat provinsi dan DPR RI agar ada tekanan politik lebih kuat,” ucapnya.
Ketua DPD KSPSI Kaltim, Agus, menegaskan bahwa para pekerja siap bertahan dan menginap di depan kantor DPRD jika tuntutan mereka tidak dijalankan.“Ini perjuangan terakhir kaum buruh. Kami sudah terlalu sering diberi janji,” tegasnya.
Agus menambahkan, jika keputusan memang harus diambil unsur pimpinan DPRD, pihaknya meminta agar mereka dihubungi saat itu juga.
“Tidak ada alasan di mana pun beliau berada. Jika ada kemauan untuk membela hak buruh, pasti ada jalan,” katanya.
Aksi ini diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak ada perkembangan signifikan. Para buruh berharap DPRD Balikpapan, dapat mengambil langkah tegas untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang dinilai selama ini diabaikan.(las)
