KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik akan segera dijalankan. Ia memastikan seluruh layanan dasar untuk masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh berbagai penyesuaian kebijakan maupun kondisi fiskal daerah.
Aulia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan empat komitmen utama dalam pelaksanaan program tersebut. Pertama, ia menegaskan jaminan pemerintah bahwa seluruh layanan dasar masyarakat akan terus berjalan optimal.
“Kami pastikan layanan dasar terhadap masyarakat tidak akan terganggu,” tegasnya, Kamis (4/12/2025).
Komitmen kedua, Bupati menekankan bahwa layanan minimum atau layanan standar pemerintah tidak boleh bergantung pada kondisi tertentu, dan harus tetap diselenggarakan secara konsisten.
Selanjutnya, pada komitmen ketiga, ia menyebut bahwa program dedikasi yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Kukar akan tetap dilaksanakan sesuai rencana, meski dilakukan dengan perhitungan anggaran yang lebih ketat.
Adapun komitmen keempat berkaitan dengan dukungan terhadap program-program nasional yang merupakan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga program penguatan ketahanan pangan. Aulia memastikan seluruh program nasional tersebut juga tetap berjalan di Kukar.
“Semua program itu tetap kita laksanakan. Karena itu, kita harus membagi dengan hati-hati agar seluruh prioritas ini dapat terakomodasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penetapan APBD Kukar dilakukan dengan lebih cermat tahun ini. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh layanan dasar, program dedikasi daerah, dan program nasional terlindungi dalam perencanaan anggaran.
“Maka dari itu, penetapan APBD kita sedikit lebih lambat karena strateginya harus mengayomi semuanya. Kita benar-benar rigid dalam menghitung,” tambahnya.
Aulia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menghitung kapasitas fiskal minimal Kabupaten Kukar. Perhitungan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan anggaran, pengelolaan organisasi pemerintah daerah, serta pencapaian program strategis ke depan.
“Dengan adanya perhitungan kapasitas fiskal minimal ini, ke depannya akan jauh lebih mudah dalam menyusun kebutuhan organisasi pemerintah daerah dan memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya. (*van)
