KUKAR: Partai Gerindra Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar program bantuan Rp150 juta untuk setiap rukun tetangga (RT) sebagai salah satu janji politik Bupati Kukar dapat direalisasikan secara optimal.
Ketua DPC Partai Gerindra Kukar, Alif Turiadi, mengatakan besarnya anggaran yang akan dikelola di tingkat RT harus diiringi pengawasan yang kuat. Hal itu penting agar penggunaannya benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan aturan yang berlaku.
Menurut Alif, setiap RT memiliki kapasitas yang berbeda dalam mengelola program. Perbedaan latar belakang pendidikan hingga kemampuan pengelolaan menjadi alasan perlunya kesamaan pemahaman sebelum program berjalan.
“Program Rp150 juta per RT perlu pengawasan yang sangat selektif. Kita tahu kapasitas RT berbeda-beda, latar belakang pendidikan dan kemampuan pengelolaannya juga berbeda. Ini perlu ada kesamaan pemahaman,” jelas Alif Jumat (21/8/2026).
Ia menilai pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu dilakukan bersama agar program tersebut tepat sasaran. Namun, Alif mengaku belum mengetahui secara menyeluruh sejauh mana realisasi program di tingkat RT karena belum melakukan pemantauan langsung.
“Sudah diluncurkan, tetapi saya belum memonitor sampai ke RT apakah sudah terlaksana atau belum. Mungkin ini harus sama-sama kita awasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa program Rp150 juta per RT saat ini masih dalam tahap verifikasi dan daftar ulang.
Proses tersebut dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan sebelum program masuk ke tahap realisasi.
Untuk wilayah Perbuk, Arianto menyebut proses verifikasi telah selesai sejak Juni lalu.
“Sudah selesai. Untuk Perbuk sudah selesai sejak Juni lalu,” ujarnya.
Terkait waktu pelaksanaan, DPMD Kukar menargetkan realisasi program dilakukan pada Oktober 2026, sesuai rencana yang telah disampaikan saat peluncuran.
“Rencananya realisasi dilakukan pada Oktober,” kata Arianto.
Ia menambahkan, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah perangkat pendukung yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Menurutnya, kesiapan tersebut harus dipastikan terlebih dahulu agar pelaksanaan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
“Ya, kita selesaikan terlebih dahulu perangkat-perangkat pendukung pelaksanaannya. Bagaimana kita bisa merealisasikan program kalau perangkat pendukungnya belum selesai. Kalau tidak diselesaikan, nanti justru kita sendiri yang kewalahan,” jelasnya. (and)
