BALIKPAPAN: Tingginya animo masyarakat terhadap Bus Rapid Transit Balikpapan City Trans (Bacitra) menjadi sinyal kuat perubahan pola mobilitas warga kota. Namun di balik penambahan armada, Pemerintah Kota Balikpapan kini dihadapkan pada tantangan besar memastikan layanan transportasi publik ini berkelanjutan saat kewenangan dan pembiayaan sepenuhnya beralih ke daerah.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menambah lima unit armada Bacitra untuk merespons lonjakan penumpang yang terus terjadi. Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli, menyebut langkah tersebut sebagai indikator keberhasilan awal transportasi massal di kota balikpapan.
“Animo masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi sinyal positif bahwa warga mulai beralih ke transportasi publik,” ujar Fadli, sabtu (7/2/2026).
Tak hanya menambah armada, Dishub juga tengah menyiapkan proses pengalihan kewenangan operasional Bacitra dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Pemerintah Kota Balikpapan.
Handover tersebut direncanakan mulai Juli 2027, dengan syarat kesiapan anggaran telah dialokasikan dalam APBD. “Kami sudah sampaikan di forum OPD, Dishub harus siap mengambil alih seluruh operasional Bacitra mulai Juli 2027, tentu dengan dukungan anggaran yang memadai,” jelasnya.
Seiring dengan pengalihan kewenangan tersebut, Dishub menegaskan bahwa kebijakan tarif gratis Bacitra tidak akan berlangsung selamanya. Sesuai nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Kementerian Perhubungan, layanan gratis akan berakhir pada 1 Juli 2027.
“Gratis ini ada batas waktunya. Setelah itu, kebijakan tarif akan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan keberlanjutan layanan,” kata Fadli.
Di sisi lain, tingginya minat masyarakat juga memunculkan tuntutan perluasan jangkauan layanan. Sejumlah wilayah seperti Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, hingga Balikpapan Utara Kilometer 23 masih belum terlayani secara optimal. Aspirasi tersebut banyak disampaikan warga melalui Musrenbang, reses anggota DPRD, hingga rapat dengar pendapat.
Menjawab kebutuhan itu, Dishub berencana mengusulkan penambahan koridor baru Bacitra. Usulan tersebut telah dibahas dalam forum OPD dan menunggu penyesuaian anggaran oleh Bappeda. “Satu koridor membutuhkan biaya operasional sekitar Rp11 hingga Rp12 miliar per tahun. Kalau ditambah satu koridor, otomatis beban APBD bertambah sekitar Rp12 miliar,” ungkap Fadli.
Ia menyebutkan, jika tiga koridor Bacitra nantinya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota, maka total anggaran operasional yang harus disiapkan berkisar Rp35 hingga Rp36 miliar per tahun.
Meski demikian, Fadli menilai investasi tersebut sejalan dengan visi Balikpapan sebagai smart city dan kota ramah lingkungan. Pengembangan Bacitra diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi dan menekan kemacetan di masa depan.
“Koridor baru akan difokuskan ke Balikpapan Timur dan Barat. Untuk wilayah utara, layanan sudah ada dan tinggal diperpanjang rutenya,” tutupnya.(las)
