KUKAR : Untuk penguatan kelembagaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar memastikan, telah mengimplementasikan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan dan Lembaga Adat Desa/kelurahan.
Menurut Kepala DPMD Kukar Arianto, tentunya dengan adanya Perbup ini sudah terarah pembinaan, pendampingan, dan pendayagunaan kelembagaan, jadi baik dari DPMD Kukar, Pemerintah Desa dan Kelurahan sudah bisa menggunakan Perbup ini bagaimana nanti mengoptimalisasi peran fungsi dari Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa maupun Kelurahan.
“Penguatan kelembagaan ini sudah ada turunan Perbup Kukar tentang kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan Perbup 38 tahun 2022,”sebutnya.
Ia mengaku, selain penguatan kelembagaan pihaknya juga akan mendorong peningkatan kelembagaan masyarakat. Untuk peningkatan ini bagaimana pengurus kelembagaan itu kita inventarisasi dan klasifikasi.
“Ada yang sudah bisa menjalankan tugas fungsi Lembaga kemasyarakatan dengan baik dan ada yang belum, tentu ini kita dorong, ” imbuhnya.
Sementara lanjutnya, saat ini lembaga kemasyarakatan yang sudah berjalan bagus misalnya Posyandu, RT, dan PKK sudah kita sentuh, yang lainnya akan kita sentuh seperti LPM, Karang Taruna, ini bertahap.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan membuat aplikasi berkaitan dengan pendataan Lembaga kemasyarakatan Desa, pengurusnya, kemudian kita menginventerisasi kegiatan apa yang bagus yang bisa dilaksanakan oleh kita dalam hal mengoptimalkan peran fungsi Lembaga kemasyarakatan.
“Tentu Lembaga kemasyarakatan ini bisa membantu pekerjaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk melayani masyarakat, ” tukasnya. (Rd/Adv)
