JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penyerangan terhadap jemaah salat dan dugaan percobaan pembakaran Masjid Darul Ma’arif di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Ahad (8/11/2026) saat pelaksanaan salat Subuh. HNW mengutuk keras tindakan kekerasan tersebut, terlebih karena mengakibatkan tiga jemaah mengalami luka-luka akibat senjata tajam.
Menurut HNW, masjid merupakan tempat ibadah sekaligus ruang publik keagamaan yang harus dijamin keamanan dan kekhusyukan jemaahnya. Karena itu, tindakan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap jemaah yang sedang melaksanakan salat Subuh, terlebih disertai dugaan upaya membakar masjid menggunakan tabung gas dan bensin, merupakan tindakan yang sangat membahayakan dan tidak dapat ditoleransi.
“Saya sangat prihatin dan mengutuk keras peristiwa teror dan penyerangan terhadap jemaah salat Subuh serta dugaan upaya pembakaran Masjid Darul Ma’arif di Jakarta Timur. Ini tindakan yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa ditoleransi. Jemaah sedang menjalankan ibadah, tetapi justru menjadi korban teror dan kekerasan. Apalagi, ada indikasi pelaku juga hendak membakar masjid dengan menggunakan tabung gas yang sudah dinyalakan apinya. Alhamdulillah, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh jemaah,” ujar HNW.
HNW menyampaikan solidaritas dan doa bagi ketiga jemaah yang menjadi korban, yakni Djoko Sulistyo Utomo, Edi Zubaidi, dan M. Bahrul Anwar. Ia berharap seluruh korban segera mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, serta keluarga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan.
HNW juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Penanganan tidak boleh berhenti pada penangkapan terduga pelaku, tetapi harus mencakup pendalaman motif, latar belakang, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat atau berada di balik peristiwa tersebut.
“Polisi harus mengusut tuntas kasus ini. Selain memeriksa terduga pelaku dan menjatuhkan sanksi keras, polisi perlu mendalami apakah terdapat pihak lain, motif, atau rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Semua harus diungkap secara terang benderang agar masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak berkembang berbagai spekulasi yang justru dapat memperkeruh keadaan. Setelah itu, harus ditegakkan sanksi hukum yang menjerakan. Jangan sampai ujungnya pelaku kejahatan terhadap masjid dan jemaahnya justru dibebaskan dengan dalih gangguan kejiwaan, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, tetapi dampaknya kasus teror terhadap masjid dan jemaah kembali berulang,” tegasnya.
HNW meminta agar terduga pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijatuhi sanksi pidana tegas sesuai ketentuan perundang-undangan apabila terbukti melakukan tindak pidana. Penegakan hukum yang tegas dan transparan penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan peristiwa serupa tidak terulang.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Jangan sampai ada ketakutan di tengah masyarakat ketika hendak melaksanakan salat atau kegiatan lainnya di masjid. Penegakan hukum harus tegas sehingga menjadi pesan kuat bahwa kekerasan dan ancaman terhadap rumah ibadah tidak boleh dibiarkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, HNW mengingatkan bahwa peristiwa ini berpotensi menimbulkan keresahan luas sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius, profesional, transparan, dan tidak berlarut-larut. Pemerintah dan aparat keamanan harus memastikan Indonesia tetap menjadi negara yang menjamin kebebasan dan keamanan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.
Selain meminta penguatan pengamanan dari aparat, HNW juga mengajak pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan seluruh pengurus masjid untuk meningkatkan kewaspadaan dan membangun sistem keamanan yang lebih baik. Menurutnya, keamanan masjid bukan hanya menjadi tanggung jawab pengurus, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh jemaah serta masyarakat sekitar.
“DMI dan pengurus masjid perlu memperkuat sistem keamanan, mengaktifkan kembali peran remaja masjid, serta membangun kerja sama dengan ormas-ormas Islam dan masyarakat sekitar. Remaja masjid dapat dilibatkan dalam fungsi kewaspadaan lingkungan, komunikasi darurat, dan koordinasi dengan aparat, terutama ketika jumlah jemaah banyak atau ketika terdapat informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Kamera pengawas atau CCTV juga perlu diaktifkan dan dipastikan berfungsi dengan baik di lingkungan masjid,” jelasnya.
HNW menambahkan, penguatan keamanan masjid harus dilakukan secara terkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, menjaga kerukunan, dan tidak menimbulkan prasangka terhadap kelompok masyarakat mana pun.
“Jangan sampai peristiwa ini membuat masyarakat saling mencurigai. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Namun, kewaspadaan juga tidak boleh diabaikan. Masjid-masjid harus semakin aman dan solid, jemaah saling menjaga, remaja masjid diberdayakan, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat diperkuat. Keamanan dan keselamatan masjid dan jemaah harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
HNW berharap peristiwa ini menjadi momentum bagi pemerintah, aparat keamanan, pengurus masjid, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian dan perlindungan terhadap rumah ibadah. Masjid harus tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menenteramkan bagi umat untuk beribadah serta membangun kehidupan sosial kemasyarakatan.
“Masjid adalah rumah Allah sekaligus pusat sosialisasi dan pembinaan umat. Jangan sampai jemaah merasa takut datang ke masjid untuk beribadah hanya karena adanya tindakan teror. Negara wajib menjamin keamanan masjid dan kenyamanan masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah ibadah serta melindungi siapa pun yang datang untuk beribadah. Semoga para pelaku teror terhadap masjid dan jemaah segera dijatuhi sanksi hukum yang menjerakan agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas HNW.
