KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi potensi perubahan kondisi iklim pada tahun mendatang.
Selain memperkuat penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan saluran air untuk menjaga ketersediaan pasokan air bagi lahan pertanian.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan hasil evaluasi terhadap kebutuhan penanganan kebakaran menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan ternyata cukup besar.
Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan pembiayaan untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah padat penduduk mencapai puluhan miliar rupiah.
Untuk merealisasikan kebutuhan tersebut, Pemkab Kukar telah mendorong alternatif pembiayaan melalui skema PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah agar kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang keselamatan masyarakat dapat terpenuhi.
Ia menjelaskan, persiapan tersebut juga berkaitan dengan informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan informasi yang diterima, kondisi iklim tahun depan diperkirakan mengalami perubahan, dengan potensi fenomena La Nina serta pergeseran waktu datangnya musim kemarau.
“Setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata kebutuhan biaya untuk penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk cukup besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, sudah kita dorong melalui skema SMI dan mulai kita persiapkan,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, Pemkab Kukar juga mulai mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memanfaatkan void atau bekas galian tambang yang telah diidentifikasi sebagai sumber air untuk mendukung pengairan persawahan.
Menurutnya, sejumlah lokasi void berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Namun, diperlukan pembangunan saluran agar air dari lokasi tersebut dapat dialirkan menuju kawasan persawahan secara optimal.
“Kita sudah mengidentifikasi beberapa void yang bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Selanjutnya akan kita lakukan penanganan melalui pembangunan saluran, sehingga air yang tersedia dapat mengalir dan dimanfaatkan petani,” jelasnya.
Di sisi lain, Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar terus membuka peluang dukungan pembangunan melalui pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran akan kembali melakukan audiensi ke Jakarta, termasuk menemui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan untuk membahas berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Selain melalui kementerian, Pemkab Kukar juga terus membuka komunikasi dan menjajaki dukungan di tingkat pusat guna memperjuangkan berbagai kepentingan pembangunan daerah melalui Komisi XII DPR RI.
Ia berharap kesempatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII. Salah satu agenda yang ingin diperjuangkan adalah mendorong Kukar agar tidak hanya memperoleh pendapatan dari royalti sumber daya alam, tetapi juga terlibat langsung sebagai pelaku usaha.
Potensi yang dimaksud meliputi sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan kelapa sawit. Dengan keterlibatan langsung dalam pengelolaan potensi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Kita ingin daerah tidak hanya bergantung pada royalti dari pemerintah pusat. Harapannya, Kukar juga bisa menjadi pelaku usaha langsung dalam pengelolaan sumber daya alam, baik batu bara, migas maupun perkebunan kelapa sawit, sehingga hasilnya bisa menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (Adv/Van)
