KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) saat ini masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran di Jalan AM Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar.
Pendataan tersebut dilakukan melalui kordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Langkah ini menjadi tahap awal yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui secara lebih jelas kondisi warga serta dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, M. Aidil, mengatakan pihaknya masih berfokus pada proses pendataan bersama pemerintah kelurahan dan kecamatan.
“Sekarang kita masih dalam tahap kerja sama pendataan bersama dengan pihak kelurahan dan kecamatan. Jadi sementara ini Disperkim baru sampai di tahap pendataan,” ujarnya, Rabu (7/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah belum dapat langsung menentukan bentuk pembangunan maupun penanganan fisik bagi warga terdampak.
Pasalnya, diperlukan data yang lengkap serta kepastian mengenai legalitas dan berbagai aspek lainnya sebelum kebijakan pembangunan dapat dilakukan.
Menurutnya, hasil pendataan nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk melihat kondisi kawasan secara lebih menyeluruh.
Dari data tersebut, Disperkim kemudian dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau untuk pembangunan rumah memang belum bisa. Harus ada datanya dulu lengkap, legalitas dan lain-lain. Ini kan soal aturan yang ada,” jelasnya.
Aidil menambahkan, penataan kawasan juga nantinya perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi kebakaran.
Salah satunya berkaitan dengan akses jalan lingkungan yang dinilai perlu dikaji kembali agar lebih mendukung mobilitas, termasuk akses kendaraan berukuran besar.
Namun, sebelum menentukan bentuk penataan, Disperkim akan melakukan perencanaan dan penelitian terlebih dahulu. Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Harus ada konstruksi perencanaan dulu, harus ada penelitian dulu seperti apa. Kita belum tahu, tetapi kalau terkait dengan penataan secara komprehensif mungkin nanti akan kami sesuaikan juga,” ungkapnya.
Ia mengatakan, penataan ulang kawasan nantinya juga akan membutuhkan komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui kondisi lingkungan secara langsung sekaligus menyamakan persepsi dengan warga mengenai langkah yang akan dilakukan ke depan.
“Harus ditata ulang lagi, bagaimana jalan lingkungannya supaya mungkin mobil besar bisa masuk. Seperti apa itu harus kami kerja samakan juga, komunikasi dengan warga di sana juga,” ujarnya.
Sementara terkait kemungkinan relokasi warga terdampak kebakaran, Aidil memastikan hingga saat ini belum ada wacana untuk melakukan relokasi.
Pemerintah masih berada pada tahap pendataan dan belum masuk pada pembahasan mengenai kebijakan tersebut.
Ia menambahkan, apabila nantinya diperlukan penataan kawasan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pendataan, perencanaan, serta berkomunikasi dengan masyarakat.
Hal tersebut dilakukan agar penanganan pascakebakaran tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
“Setelah kita pendataan, kita juga harus bertemu masyarakat, warga situ. Kita harus menyamakan persepsi seperti apa ini ke depannya, supaya tidak terjadi lagi berulang kegiatan seperti saat ini,” pungkasnya. (Adv/Van)
