KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan pejabat manajerial dan nonmanajerial, administrator, pengawas, serta fungsional di lingkungan Pemkab Kukar.
Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (2/10/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan pejabat merupakan bagian dari proses rutin dalam menjaga keberlangsungan organisasi pemerintahan.
Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi serta hasil penilaian terhadap masing-masing pejabat.
“Ini merupakan sesuatu yang rutin, sesuatu yang biasa saja untuk peremajaan organisasi. Sehingga pejabat-pejabat yang ada sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan penilaian yang dilakukan sebelumnya oleh para atasan,” katanya.
Ia menegaskan, penempatan pejabat pada posisi tertentu diharapkan mampu membuat roda pemerintahan berjalan lebih optimal.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik tidak hanya dituntut memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru.
Aulia berharap pengisian sejumlah jabatan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terutama dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang telah dirancang Pemkab Kukar.
“Kami berharap dengan adanya proses pengisian jabatan ini, maka akan lebih meningkatkan lagi kualitas layanan kepada masyarakat dan akan lebih mempercepat lagi terwujudnya kehidupan terbaik yang merupakan visi besar pembangunan Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan lingkungan kerjanya. Menurutnya, kecepatan dalam memahami posisi baru menjadi bagian penting agar pelaksanaan pemerintahan tidak mengalami hambatan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi menjelaskan, sebanyak 64 pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas dan fungsional.
Untuk pejabat administrator, sejumlah posisi yang diisi antara lain sekretaris dinas dan kepala bidang. Sedangkan pejabat pengawas mayoritas ditempatkan sebagai kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Alhamdulillah hari ini ada 64 pejabat yang kita lantik yang terdiri dari administrator, pengawas dan fungsional,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kukar masih terus dilakukan. Hal itu menyusul adanya sejumlah posisi yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun maupun kebutuhan organisasi lainnya.
Rendra menyebut Pemkab Kukar masih melakukan penyusunan dan persiapan untuk pengisian jabatan berikutnya. Bahkan, pelantikan pejabat tambahan direncanakan kembali dilakukan pada Oktober 2026.
“Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini, di bulan Oktober ini akan ada pelantikan lagi. Kita masih menyusun terus untuk persiapannya,” ungkapnya.
Menurut Rendra, kekosongan jabatan merupakan kondisi yang dapat terjadi secara berkala dalam pemerintahan. Karena itu, BKPSDM Kukar berupaya menyiapkan calon pejabat yang dapat mengisi posisi tersebut agar kekosongan tidak berlangsung terlalu lama.
Ia mengatakan, arahan Bupati Kukar menjadi salah satu perhatian dalam proses tersebut. Setiap jabatan yang kosong diupayakan segera dipersiapkan penggantinya sehingga pelayanan dan roda organisasi pemerintahan tetap berjalan secara optimal.
“Setiap bulan pasti ada jabatan yang kosong, pasti ada yang pensiun. Jadi memang Pak Bupati menyarankan kami jangan sampai jabatan itu kosong sampai lama,” pungkasnya. (Adv/Van)
