KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor sekaligus menyiapkan dukungan anggaran di tengah musim kemarau.
Pemkab Kukar menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan karhutla. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan Kukar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar sekaligus Kepala BPBD Kukar, Sunggono, mengatakan status penanganan bencana di Kukar saat ini masih berada pada level siaga bencana dan belum masuk kondisi darurat. Status tersebut juga sejalan dengan yang ditetapkan pemerintah provinsi.
“Siaga bencana, belum darurat. Siaga bencana. Itu sama dengan status yang ditentukan oleh pemerintah provinsi,” ujarnya, Rabu (23/9/2026).
Meski masih berstatus siaga, Sunggono menyebut kondisi karhutla di Kukar mulai menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Kekeringan, jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan.
“Penanganannya relatif kalau dari laporan teman-teman di Satgas. Hotspot-nya sudah semakin banyak berkurang. Sudah sangat banyak berkurang,” katanya.
Menurut Sunggono, penurunan hotspot tersebut turut didukung koordinasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak di lapangan.
Selain Satgas, penanganan juga melibatkan entitas sektoral serta perusahaan melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Semakin lama semakin baik koordinasi penanganannya, baik antara kami di Satgas ataupun juga dengan entitas sektoral dan CSR yang ada di lapangan,” jelasnya.
Namun, Pemkab Kukar tetap melakukan langkah antisipasi mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.
Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan mulai turun pada awal November.
“Kalau lihat dari ramalan BMKG, awal hujan itu baru diperkirakan di awal November, baru mulai akan hujan,” ungkapnya.
Untuk memperkuat penanganan selama masa siaga, bantuan pemerintah pusat sebesar Rp10 miliar tersebut akan digunakan untuk mendukung kebutuhan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Sosial (Dinsos).
Sunggono mengatakan, usulan penggunaan anggaran dari OPD terkait telah disampaikan dan diverifikasi oleh Pemkab Kukar. Anggaran tersebut selanjutnya dapat direalisasikan setelah APBD Perubahan disahkan.
“Semua sudah mengajukan usulan dan sudah kita verifikasi. Tinggal menunggu setelah pengesahan APBD Perubahan ini, bisa langsung kita eksekusi untuk direalisasikan,” pungkasnya. (Adv/Van)
