JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mendorong transformasi digital pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses, keamanan, transparansi, integrasi layanan, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, saat menjadi narasumber dalam The 3rd Digital Transformation Forum 2026 yang turut menghadirkan CEO Selular, Uday Rayana, serta sejumlah pelaku industri teknologi dan telekomunikasi di Hotel Arion, Senin (21/9).
Dalam paparannya bertema “Transformasi Digital Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk Mendukung Ekonomi Nasional”, Mamur menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dipahami sebatas penerapan perangkat teknologi.
Transformasi juga harus mencakup perubahan proses kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Transformasi digital tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi,” ujar Mamur.
Menurut Mamur, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Publik saat ini membutuhkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga mudah digunakan, aman, transparan, terintegrasi, serta dapat diakses kapan pun dibutuhkan.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi melalui pengembangan layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi digital juga menjadi semakin penting seiring pertumbuhan ekonomi digital yang membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, dan sistem pelayanan publik yang modern serta responsif.
Mamur menekankan bahwa transformasi digital tidak dapat dilaksanakan pemerintah secara sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
Keterlibatan pemerintah, dunia industri, akademisi, penyedia infrastruktur digital, serta masyarakat sebagai pengguna layanan dibutuhkan agar inovasi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan secara nyata dan tidak berhenti pada pembangunan sistem semata.
Dalam forum tersebut, Mamur turut memperkenalkan penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenko Kumham Imipas melalui pengembangan website dan aplikasi PPID.
Pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenko Kumham Imipas dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik sekaligus menghadirkan pelayanan informasi yang lebih modern, transparan, mudah diakses, dan responsif.
Melalui kanal digital tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses yang semakin mudah terhadap informasi publik serta layanan terkait keterbukaan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Mamur menambahkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak seharusnya diukur dari banyaknya aplikasi atau teknologi yang diterapkan, melainkan dari sejauh mana inovasi tersebut mampu menyederhanakan proses, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Transformasi digital bukan hanya mengenai teknologi, tetapi bagaimana menghadirkan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, transformasi digital dapat memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan nasional,” tutup Mamur.
Pada kesempatan yang sama, CEO Selular Uday Rayana menyampaikan bahwa digitalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelayanan publik. Salah satu contoh yang terlihat adalah layanan pengurusan paspor yang semakin memanfaatkan aplikasi dan berbagai kanal layanan daring.
Menurut Uday, digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mengurangi proses manual yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, sekaligus meningkatkan efisiensi serta produktivitas organisasi.
Uday juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas industri dalam mempercepat transformasi digital. Menurutnya, organisasi tidak dapat bekerja sendiri karena keberhasilan transformasi membutuhkan keterhubungan antara pemerintah, penyedia infrastruktur, industri teknologi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Rangkaian The 3rd Digital Transformation Forum 2026 kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para narasumber dan pelaku industri teknologi serta telekomunikasi mengenai perkembangan transformasi digital, penguatan ekosistem digital, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(Sumber: kumhan-imipas.go.id)
